Ia berharap pembenahan regulasi dapat mendorong lahirnya wakil rakyat yang lebih berkualitas. Dengan begitu, produk legislasi dan kebijakan yang di hasilkan bisa lebih berpihak kepada kepentingan masyarakat.
Pekan Progresif merupakan agenda tahunan BEM Fakultas Hukum Undip yang telah berlangsung sejak 2014.
Pada penyelenggaraan tahun ini, kegiatan tersebut melibatkan 16 delegasi dari 14 universitas, termasuk Universitas Indonesia, Universitas Padjadjaran, dan Universitas Andalas.
Hasil diskusi akan terangkum dalam policy brief atau naskah rekomendasi kebijakan. Mahasiswa berencana menyampaikan hasil tersebut kepada Komisi II DPR RI melalui audiensi.
“Kami ingin membuat suatu policy brief atau poin rekomendasi yang nantinya akan kami upayakan untuk advokasi melalui audiensi Komisi II DPR RI,” kata Natanael.
Ia menegaskan, mahasiswa tidak cukup hanya menyampaikan kritik terhadap persoalan demokrasi. Mereka juga perlu menawarkan solusi dan ikut mengawal perubahan kebijakan agar sistem pemilu semakin berkualitas. (*)
