SEMARANG, beritajateng.tv – Revisi Undang-Undang (UU) Pemilu berpotensi mengubah sejumlah aturan penting dalam penyelenggaraan demokrasi Indonesia.
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI kini menyiapkan sembilan isu strategis untuk evaluasi, mulai dari sistem UU Pemilu, ambang batas pencalonan presiden dan parlemen, hingga kemungkinan penerapan pemungutan suara elektronik atau e-voting.
Pembahasan ini menjadi momentum untuk membenahi berbagai persoalan dalam sistem pemilu yang selama ini masih menyisakan celah.
Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Ahmad Doli Kurnia Tandjung, menyebut evaluasi perlu setelah Indonesia menjalani hampir 29 tahun era reformasi dan enam kali menyelenggarakan pemilu.
“Ada sekitar sembilan isu yang berkaitan dengan revisi Undang-Undang (UU) Pemilu,” kata Doli saat menghadiri seminar nasional Pekan Progresif 2026 di Radjawali Cultural Center, Semarang, Sabtu (14/11).
BACA JUGA: Gelar Pekan Progresif 2026, Mahasiswa dari 14 Universitas Bahas Reformasi UU Pemilu
Seminar bertema “Optimalisasi Sistem Politik Nasional melalui Pembaharuan UU Pemilu demi Mewujudkan Keadilan Substantif” tersebut diinisiasi BEM Fakultas Hukum Universitas Diponegoro (Undip).
Doli menjelaskan, salah satu persoalan yang akan mereka kaji adalah sistem proporsional dengan daftar terbuka.
DPR RI juga akan mengevaluasi presidential threshold dan parliamentary threshold atau ambang batas pencalonan presiden serta perolehan kursi parlemen.
Isu berikutnya menyangkut district magnitude atau jumlah kursi di setiap daerah pemilihan. DPR RI juga akan mengkaji metode konversi suara menjadi kursi serta keserentakan penyelenggaraan pemilu, terutama setelah terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 135.
Selain persoalan teknis, DPR menyoroti praktik politik uang yang selama ini mencederai proses demokrasi.
Doli berharap revisi UU Pemilu mampu menekan praktik jual beli suara, transaksi politik, dan berbagai bentuk penyimpangan dalam kontestasi politik.
“Harapannya, melalui pembenahan sistem, praktik vote buying, money politics, dan berbagai transaksi politik dalam pemilu bisa kita akhiri,” ujarnya.
E-voting masuk agenda evaluasi
Pemanfaatan teknologi digital juga menjadi salah satu agenda penting dalam revisi UU Pemilu. Menurut Doli, penggunaan teknologi tidak semestinya berhenti pada alat bantu penghitungan dan rekapitulasi suara seperti Sirekap.
DPR justru perlu mulai mempertimbangkan sistem pemilu elektronik yang lebih luas. Penerapannya dapat mencakup penghitungan suara elektronik, rekapitulasi elektronik, hingga pemungutan suara secara elektronik.
“Ke depan kita harus berpikir adanya e-election. E-election itu bisa e-counting, e-rekap, atau juga e-voting,” jelasnya.
Sementara itu, isu kesembilan berkaitan dengan penguatan lembaga penyelenggara pemilu. DPR ingin memastikan penyelenggara memiliki integritas, independensi, dan kompetensi agar mampu menjalankan tugas secara profesional.
Doli mengatakan Panitia Kerja (Panja) di Komisi II DPR RI telah dibentuk untuk menyusun naskah akademik dan draf RUU Pemilu.
Penyusunan kedua dokumen tersebut rencananya bakal selesai pada akhir Desember 2026 sebelum di ajukan sebagai usul inisiatif DPR.
Jika sesuai jadwal, pembahasan bersama pemerintah harapannya dapat mulai pada awal Januari 2027. DPR menargetkan revisi UU Pemilu rampung paling lambat akhir Maret 2027.
Ia menambahkan, revisi juga diperlukan untuk merespons sekitar 20 putusan MK yang berkaitan dengan perubahan ketentuan dalam UU Pemilu.
Mahasiswa siapkan rekomendasi untuk DPR
Ketua Bawaslu RI, Rahmat Bagja, mengapresiasi pembahasan revisi UU Pemilu melalui Pekan Progresif 2026.
Dia berharap gagasan yang muncul dari forum mahasiswa dapat menjadi masukan bagi DPR dan pemerintah.
“Kami berharap usulan dari Pekan Progresif ini dapat membantu DPR dan pemerintah dalam menyusun rancangan undang-undang pemilu,” kata Rahmat.
Koordinator I Pekan Progresif 2026, Natanael Sampetondok Mantiri, mengatakan kegiatan tahun ini secara khusus mengangkat isu perubahan UU Pemilu.
Menurutnya, persoalan politik uang, transaksi politik, hingga rendahnya keterlibatan masyarakat dalam proses kebijakan tidak bisa lepas dari sistem pemilu.
“Untuk tahun ini yang membedakan terutama dari fokus isunya. Kami membawa isu rancangan perubahan Undang-Undang Pemilu,” ujar Natanael.
Ia berharap pembenahan regulasi dapat mendorong lahirnya wakil rakyat yang lebih berkualitas. Dengan begitu, produk legislasi dan kebijakan yang di hasilkan bisa lebih berpihak kepada kepentingan masyarakat.
Pekan Progresif merupakan agenda tahunan BEM Fakultas Hukum Undip yang telah berlangsung sejak 2014.
Pada penyelenggaraan tahun ini, kegiatan tersebut melibatkan 16 delegasi dari 14 universitas, termasuk Universitas Indonesia, Universitas Padjadjaran, dan Universitas Andalas.
Hasil diskusi akan terangkum dalam policy brief atau naskah rekomendasi kebijakan. Mahasiswa berencana menyampaikan hasil tersebut kepada Komisi II DPR RI melalui audiensi.
“Kami ingin membuat suatu policy brief atau poin rekomendasi yang nantinya akan kami upayakan untuk advokasi melalui audiensi Komisi II DPR RI,” kata Natanael.
Ia menegaskan, mahasiswa tidak cukup hanya menyampaikan kritik terhadap persoalan demokrasi. Mereka juga perlu menawarkan solusi dan ikut mengawal perubahan kebijakan agar sistem pemilu semakin berkualitas. (*)
