Demak, 13/12 (BeritaJateng.tv) – Respon cepat nampaknya dilakukan ketua DPRD beserta pemerintahan kabupaten Demak dalam hal ini Dinputaru mendatangi kantor kecamatan Bonang untuk membahas penanganan dampak rob yang terjadi setiap hari dirasakan masyarakat diujung pesisir kota wali tersebut.
Hal tersebut sengaja dilakukan setelah ratusan warga terdampak rob mendatangi kantor DPRD pada Kamis Minggu kemarin(8/12).
Dalam audiensi tersebut Ketua DPRD Demak, Sri Fahrudin Bisri Slamet, mengaku jika pihaknya telah menganggarkan Rp 3 miliar untuk penanganan rob di Kecamatan Bonang pada 2023.
Dihadapan warga yang tergabung dalam Gerakan Masyarakat Peduli Rob (Gempur) akan mengalokasikan anggaran penanganan rob secara bertahap dua tahun ke depan.
“Ada beberapa hal yang tadi kita sampaikan bahwa InsyaAllah anggaran 2023 dan 2024 ini akan banyak kita alokasikan penanganan rob khususnya yang ada di Bonang,” kata Slamet usai meninjau lokasi banjir rob di Kecamatan Bonang.
Seperti diketahui bahwa tuntutan warga terdampak rob di Kecamatan Bonang terdapat tiga poin, diantaranya pembangunan jalan kabupaten menuju Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Morodemak, normalisasi sungai, dan pembuatan sabuk pantai atau tanggul laut.
Slamet menjelaskan bahwa pihaknya memprioritaskan peninggian jalan kabupaten dan peninggian TPI Morodemak. Yakni agar aktivitas jual beli ikan di lokasi tersebut tidak tergenang air rob.
“Untuk menaikkan jalan jalan kabupaten, sehingga akses ekonomi untuk para nelayan ini menjual ikan agar aksesnya bisa gampang dan ini merupakan prioritas kita, Sehingga mereka ketika ada pelelangan ikan tidak tergenang air rob,” ujarnya.
Selain itu ia menyampaikan bahwa pihaknya akan meminta Bupati Demak untuk membentuk tim khusus penanganan rob di Kecamatan Bonang.
“Dan kita akan meminta kepada Bupati untuk bisa membentuk tim terkait penanganan rob, walaupun sudah ditangani secara langsung oleh dinas tapi kalau ada tim ini mestinya akan lebih fokus terkait dengan penanganan ini,” ujarnya.
Terkait normalisasi sungai di Kecamatan Bonang, lanjut Slamet, terdapat sejumlah kendala. Yakni banyaknya bangunan rumah di sempadan atau bantaran sungai hingga TPI Morodemak.
“Kita butuh kesadaran warga juga, bahwa normalisasi sungai pasti ada dampak yang akan dirasakan warga yang menempati sempadan sungai. Ini perlu pendekatan khusus makanya ini kita tadi minta untuk melibatkan pemerintah desa bagaimana warga itu diajak ngomong terkait dengan mereka bertempat tinggal di situ. Nanti kita akan carikan solusi yang terbaik untuk warga,” ujar Slamet.
Sementara itu menurut kepala Dinputaru Demak, Sugiharto, menyampaikan bahwa membutuhkan anggaran sebesar sekitar Rp 21 miliar untuk pembangunan jalan dari Kantor Kecamatan Bonang hingga TPI Morodemak. Ia menyebut sekitar 1,5 kilometer jalan yang perlu ditinggikan.
“Akses jalan kabupaten yang paling penting. Antara sini (Kantor Kecamatan Bonang) sampai TPI Morodemak sekitar Rp 21 miliar bisa tuntas,” ujar Sugiharto. (BW/El)
