SEMARANG, beritajateng.tv – Pengelolaan jalan provinsi di Jawa Tengah menghadapi tantangan fisik dan finansial yang cukup besar. Kondisi ribuan kilometer jalan provinsi saat ini bervariasi, mulai dari kondisi baik hingga rusak berat.
Beban kendaraan yang melampaui kapasitas, kondisi tanah yang rentan, hingga tingginya curah hujan ikut mempercepat kerusakan infrastruktur di sejumlah wilayah.
Persoalan tersebut tidak hanya berkaitan dengan kualitas jalan semata, namun juga menyentuh aspek ԁistribusi barang, mobilitas masyarakat, hingga pertumbuhan ekonomi antardaerah.
Jawa Tengah sebagai wilayah dengan kepadatan penduduk tinggi serta aktivitas ekonomi yang terus berkembang memerlukan sistem pengelolaan jalan yang lebih terintegrasi dan berkelanjutan.
Hal itu terungkap oleh Anggota Komisi D DPRD Jawa Tengah, Muchlis Ariston, saat membacakan usul prakarsa Raperda Penyelenggaraan Standarisasi Jalan Provinsi Jawa Tengah di Gedung Berlian, Kota Semarang, Selasa, 26 Mei 2026.
Muchlis menilai, kondisi geografis Jawa Tengah ikut memunculkan tantangan tersendiri dalam penyelenggaraan infrastruktur jalan.
BACA JUGA: Soroti Hutan Gundul dan Kerusakan Jalan di Jateng, Pemprov Sambut Baik Dua Raperda Inisiatif DPRD
“Jalan merupakan prasarana transportasi strategis yang vital untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, ԁistribusi barang, dan kesejahteraan masyarakat,” ujar Muchlis.
Ia menuturkan, karakter wilayah Jawa Tengah tidak dapat ԁipandang seragam. Kawasan pesisir utara misalnya memiliki kondisi tanah yang berbeda dengan wilayah lain sehingga membutuhkan pendekatan pembangunan yang berbeda pula.
“Di Provinsi Jawa Tengah, penyelenggaraan infrastruktur ini ԁihadapkan pada kompleksitas tinggi akibat karakteristik geografis yang menantang. Seperti kondisi sedimen tanah aluvial yang lunak di wilayah pesisir utara atau Pantura,” sambungnya.
Ia menambahkan, tingginya aktivitas ekonomi dan pertumbuhan penduduk juga ikut meningkatkan tekanan terhadap infrastruktur jalan.
“Selain itu, tingginya kepadatan penduduk dan pesatnya ԁinamika ekonomi menuntut sistem pengelolaan jalan yang terencana serta berkesinambungan agar mampu memberikan efek limpahan atau spillover effect yang positif bagi pembangunan wilayah,” lanjut Muchlis.
