SEMARANG, beritajateng.tv – Mekanisme perekrutan guru menjadi salah satu catatan penting untuk Presiden RI Joko Widodo selama 10 tahun memimpin. Menurut pakar pendidikan asal Universitas PGRI Semarang (UPGRIS) Ngasbun Egar, sebaiknya guru honorer tak hanya terikutsertakan pada posisi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) saja.
Namun, penting untuk mengangkat guru sebagai PNS sebagaimana yang sebelumnya berlangsung. Tak hanya itu, Ngasbun juga menilai peningkatan kompetensi guru harus lebih menjadi perhatian.
“Banyak guru kita yang sampai sekarang belum ada pelatihan yang sistematis. Bagaimana guru itu direkrut, dilatih. Jadi para guru itu secara reguler perlu dapat pelatihan secara bertahap,” ucap Ngasbun saat beritajateng.tv hubungi melalui sambungan WhatsApp, Sabtu, 16 September 2023 malam.
Perihal kesejahteraan, Ngasbun menyebut tidak ada peningkatan yang signifikan terkait hal tersebut. Sebab, guru yang telah berstatus PNS mengalami peningkatan kesejahteraan yang selaras dengan pegawai lainnya.
“Tetapi yang harus kita perhatikan atau yang belum tercapai, peningkatan guru honorer menjadi guru tetap itu yang perlu,” bebernya.
BACA JUGA: Rungkad, Ini Nasib Kepala Sekolah yang Pecat Guru Honorer di Bogor
Ngasbun juga menyorot kesejahteraan guru swasta yang menurutnya belum tersentuh. Utamanya terkait pemberian insentif yang tidak sistematis.
“Jadi biasanya (sekolah swasta) itu memberikan insentif atau apa, itu tidak sistematis, hanya bersifat musiman. Menurut saya perlu ditata sedemikian rupa agar di sekolah swasta ada standar tertentu tentang kesejahteraan guru,” sambungnya.
Sekolah swasta yang bernaung di bawah Yayasan, lanjut Ngasbun, harus memberikan standar yang layak terkait kesejahteraan guru. Jika Yayasan tidak dapat memenuhi itu, maka mau tidak mau menurutnya pemerintah harus turun tangan.
“Kalau satu sisi mereka (guru sekolah swasta) dituntut standar mutu dan kompetensi pembelajarannya, di sisi lain mestinya ada standar minimal yang harus dipenuhi untuk guru. Yayasan harus memenuhi, kalau tidak mampu ya pemerintah turun tangan,” tegasnya.
Selain soal guru honorer, Ngasbun sebut program Merdeka Belajar perlu perbaikan
Salah satu program usungan Mendikbudristek RI Nadiem Makarim selama kepemimpinan Jokowi adalah Merdeka Belajar. Adapun program itu merupakan gebrakan baru dalam dunia pendidikan Indonesia.
Menanggapi program itu, Ngasbun menilai itu merupakan upaya yang mesti Kemendikbudristek tindaklanjuti saat Jokowi sudah tidak lagi menjabat.
“Ada keinginan baik dari program itu untul memunculkan ‘merdeka belajar’. Mahasiwa tidak hanya mempelajari disiplin ilmu di program studi nya saja, tetapi mereka juga dianjurkan untuk bisa mendalami yang lain di luar disiplin ilmunya,” ucap Ngasbun.
Ia menyebut, program Merdeka Belajar itu dapat membuat kompetensi siswa dan mahasiswa cenderung holistik.
“Saya kira keinginannya baguslah. Hanya kemudian implementasinya jika ada kurang ini kurang itu, bisa perbaiki sambil jalan,” tandasnya. (*)
Editor: Mu’ammar Rahma Qadafi
