Seluruh ijazah yang hingga saat ini masih berada di satuan pendidikan di minta untuk segera diserahkan tanpa terkecuali.
Ombudsman Sebut Penahanan Ijazah Termasuk Maladministrasi
Lebih jauh, Ombudsman menegaskan penahanan ijazah oleh satuan pendidikan merupakan bentuk maladministrasi atau pelanggaran administrasi.
“Penahanan ijazah merupakan perbuatan maladministrasi berupa pengabaian kewajiban hukum atau kelalaian, penyimpangan prosedur, dan penyalahgunaan wewenang,” jelas Sabarudin.
Hal tersebut, lanjutnya, bertentangan dengan ketentuan Pasal 52 huruf h Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 mengenai Pendanaan Pendidikan.
Selain itu, aturan dalam Peraturan Sekretaris Jenderal Kemendikbudristek Nomor 1 Tahun 2022 tentang Ijazah juga menegaskan bahwa satuan pendidikan tidak boleh menahan ijazah milik peserta didik dengan alasan apa pun.
Masyarakat Diminta Melapor Jika Ijazah Masih Ditahan
Ombudsman Jawa Tengah juga mendorong masyarakat di Kabupaten Pati yang hingga kini belum mengambil ijazah. Hal itu karena adanya permintaan sejumlah biaya agar segera melaporkan hal tersebut kepada pihak terkait.
Masyarakat dapat melapor melalui Posko Pengaduan Ijazah di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pati atau menghubungi Ombudsman RI Perwakilan Jawa Tengah.
“Ombudsman berharap ijazah dapat segera yang berhak terima sehingga tidak menghambat hak-hak siswa untuk melanjutkan pendidikan, mencari kerja, maupun masa depan mereka,” pungkas Sabarudin.
Terpisah, Wakil Kepala SMP Negeri 1 Tayu, Eri Setiawan, menjelaskan bahwa pihak sekolah tidak menahan ijazah secara langsung. Namun, Eri mengakui adanya kesalahpahaman terkait pengambilan ijazah, terutama soal biaya sumbangan yang dipungut.
“Sekolah tidak melarang siapapun untuk mengambil ijazah, asalkan siswa atau orang tua datang ke sekolah. Ada sumbangan sukarela yang kami sampaikan melalui komite sekolah, namun itu tidak berhubungan dengan pengambilan ijazah,” ujar Eri dalam sebuah wawancara, Senin, 2 Maret 2026.
