Forum Nasional Stunting Diharapkan jadi Momen Evaluasi Capai Target Prevalensi 14 Persen di 2024

Kepala BKKBN Hasto Wardoyo memberi sambutan di acara Forum Nasional Stunting. (BKKBN)

JAKARTA, 7/12 (beritajateng.tv) – Wapres RI KH Ma’ruf Amin berharap Forum Nasional Stunting tahun 2022 menjadi momen penting untuk melakukan evaluasi, introspeksi, dan refleksi menuju target prevalensi stunting 14 persen pada 2024.

Hal tersebut disampikan Wapres Ma’ruf Amin saat menghadiri Forum Nasional Stunting Tahun 2022, di Hotel Shangri-La, Jakarta, Selasa (6/12/2022).

Dia berharap ketika Indonesia merayakan 100 tahun kemerdekaan pada tahun 2045, Indonesia menjadi negara maju dengan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing global. Harapannya, Indonesia Emas pada gilirannya mampu menjelma menjadi realitas.

“Oleh karenanya, Forum Nasional Stunting tahun 2022 ini menjadi momen penting untuk melakukan evaluasi, introspeksi, dan refleksi. Waktu menuju target 14 persen hanya tersisa kurang dari dua tahun,” kata Wapres.

Menurut Wapres, selama empat tahun terakhir, upaya percepatan penurunan stunting telah diarahkan untuk mencapai target prevalensi 14 persen pada tahun 2024.

“Upaya ini bukan semata tentang penurunan angka prevalensi, melainkan juga tentang peningkatan kualitas sumber daya manusia. Upaya kita saat ini akan menentukan mutu generasi penerus bangsa, yang akan melanjutkan estafet kepemimpinan dan pembangunan Indonesia di masa depan,” ujar Wapres yang juga Ketua Pengarah Tim Percepatan Penurunan Stunting Nasional.

Lebih jauh dia mengatakan masih terjadi beberapa persoalan di lapangan, khususnya hasil pendampingan terpadu di 12 provinsi prioritas yang sudah dilakukan bersama kementerian dan lembaga. Pertama, terkait tata kelola, pelaksanaan intervensi spesifik, dan intervensi sensitif. Masalah besar dalam tata kelola adalah koordinasi.

“Saya minta koordinasi antarlembaga di semua tingkatan pemerintahan ini dapat dibenahi. Para Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Wali Kota dan Wakil Wali Kota, Camat, Kepala Desa dan Lurah, saya minta untuk memimpin secara langsung koordinasi pelaksanaan program dalam lingkup kewenangannya,” tegasnya.

Masalah lainnya menurut Ma’ruf Amin adalah pada garda terdepan pelaksana program, yaitu para pelaku di tingkat desa dan masyarakat. Kapasitas sumber daya manusia, ketersediaan sarana dan prasarana, koordinasi antarpelaksana, serta dukungan operasional masih perlu dioptimalkan.

“Banyak kader yang secara sukarela bekerja di lapangan. Kader-kader ini tentu membutuhkan pengkoordinasian dan pembagian peran yang baik. Mereka perlu dibekali dengan pengetahuan, alat kerja, juga dukungan operasional yang mencukupi,” ujar dia.

Ma’ruf Amin menyebutkan kader Posyandu, Tim Penggerak PKK, Penyuluh Keluarga Berencana, Bidan Desa, Kader Sanitasi, Kader Pembangunan Manusia, Karang Taruna, Petugas Puskesmas dan penggiat lainnya sangat potensial sebagai garda terdepan yang dapat diandalkan dalam percepatan penurunan stunting.

Forum Nasional Stunting (FNS) tahun 2022 diharapkan meningkatkan komitmen kepala daerah dalam kebijakan anggaran program untuk percepatan penurunan stunting, meningkatkan koordinasi antar organisasi perangkat daerah dan pemangku kepentingan.

Dalam kegiatan itu, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) bekerja sama dengan Tanoto Foundation untuk meningkatkan efektivitas intervensi gizi spesifik dan sensitif dan penetapan sasaran keluarga berisiko stunting.

Sementara itu dalam sambutannya, Kepala BKKBN Dr. (H.C) dr. Hasto Wardoyo, Sp.O.G. (K) menyampaikan laporan kepada Wapres KH Ma’ruf Amin terkait progres percepatan penurunan stunting nasional.

Ada empat laporan yang disampaikan Hasto diantaranya, pertama, penyediaan data keluarga berisiko stunting, pendampingan keluarga berisiko stunting, pendampingan semua calon pengantin atau calon Pasangan Usia Subur (PUS), surveilans keluarga berisiko Slstunting dan audit kasus stunting.

“Kedua, pemetaan peran Kementerian dan Lembaga dalam percepatan penurunan stunting. Sinergitas antar Kementerian Lembaga sudah sangat kuat, saling mengisi dan mengingatkan. Hanya saja, pemetaan peran ini belum sepenuhnya dapat diimplementasikan atau dikawal sampai ke tingkat daerah. Isu sumber data, ketersediaan data, serta anggaran menjadi sangat krusial di daerah dan desa/kelurahan,” kata Hasto.

Ketiga, lanjut Hasto, BKKBN telah membentuk Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) di tingkat provinsi, kabupaten/kota, kecamatan dan desa/kelurahan, serta Tim Pendamping Keluarga (TPK). TPPS provinsi dan kab/kota telah terbentuk 100 persen. Sedangkan kecamatan dan desa/kelurahan mencapai 99 persen.

Untuk TPK, BKKBN telah merekrut 200 ribu tim di seluruh provinsi dan menjalankan orientasi bagi TPK untuk meningkatkan capacity building yang berkelanjutan. Selain itu juga telah dilaksanakan orientasi dan penguatan peran TPPS serta telah direkrut sebanyak 587 Satuan Tugas (Satgas) stunting di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota.

“Keempat, koordinasi dan penguatan peran mitra dalam percepatan penurunan stunting. Salah satu wujud pendekatan pentahelix adalah dengan melibatkan mitra di luar pemerintahan.

Hasto menambahkan, perhatian pemerintah terhadap 12 provinsi prioritas perlu dipantau dan dikawal dengan baik serta sistematis yang mlibatkan secara aktif semua level TPPS, hingga desa/kelurahan. Pengawalan sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan menjadi tugas bersama yang tidak mudah.

“Namun kita juga tidak boleh lengah dengan 22 provinsi lainnya, yang kemungkinan secara random akan ada kabupaten/kota yang justru meningkat angka stuntingnya. Ada beberapa agenda strategis yang dapat kita manfaatkan bersama di tingkat pusat, yaitu Rakor TPPS Semester II yang rencananya akan dilaksanakan pada tgl 13 Desember 2022. Semoga hasil FNS hari ini dapat menjadi masukan dalam moment tersebut,” ungkapnya. (*)

editor: ricky fitriyanto

Tinggalkan Balasan