SEMARANG, beritajateng.tv – Lembaga Kebijakan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) RI menargetkan transaksi lewat katalog elektronik capai Rp 300 triliun di akhir tahun 2024.
Tak hanya itu, LKPP RI juga mendorong pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) untuk terlibat aktif dalam transaksi di katalog elektonik milik pemerintah.
Melalui sosialiasi bertajuk Penyelenggaraan Katalog Elektronik dan Manajemen Akun PPN untuk Pelaku Usaha yang berlangsung di MG Setos Hotel, Kota Semarang, Jumat 2 Agustus 2024 sore, Kepala LKPP RI Hendrar Prihadi menggandeng UMKM di Kota Semarang turut terlibat aktif.
Selain Hendrar Prihadi alias Hendi, turut hadir Anggota DPR RI Komisi XI, Alamuddin Dimyati Rois (Gus Alam). Gus Alam memberikan keynote speech dalam sosialisasi tersebut.
BACA JUGA: Kepala LKPP Apresiasi Kinerja Mbak Ita dalam Pengelolaan Barang dan Jasa di Pemkot Semarang
Usai menghadiri acara itu, Hendi menyoroti kebijakan Pemerintah Pusat yang mendorong UMKM agar bisa terlibat dalam transaksi Pemerintah melalui Instruksi Presiden RI (Inpres) Nomor 2 Tahun 2022. Yakni tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk UMKM.
“Inpres 02/22 itu benar-benar sangat mendorong supaya UMKM punya peluang untuk bisa bertransaksi dengan pemerintah, baik Kementerian, Lembaga, Pemerintah Daerah. Salah satu bunyinya adalah belanja di Pemda, Kementerian, maupun Lembaga minimal 40 persen harus melibatkan produk UMKM atau penyedia jasa UMKM, ini penting,” tegas Hendi.
Lebih lanjut, Hendi menyebut Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah telah menjadi percontohan atau pilot project dalam program tersebut. Yang mana, kata Hendi, Pemprov Jateng telah memakai katalog versi 6 dalam transaksi pengadaan barang/jasa.
“Katalog versi 6 yang paling menonjol adalah transaksi N2N. Dari awal sampai pembayaran cukup lewat dashboard e-katalog, berbeda dengan katalog versi 5. Ada fitur e-audit atau pengawasan, kalau ada transaksi mencurigakan, itu tersambung ke Inspektorat Jateng, (langsung) bunyi alat untuk dilakukan klarifikasi,” paparnya.
BACA JUGA: LKPP Berhasil Mengefisiensi Rp2,07 T pada 2023, Hendrar Prihadi: KPU Bisa ‘Hemat’ Sampai Rp500 M
Menurut keterangannya, per tahun 2023, sudah ada 7,3 juta produk yang tayang di katalog tersebut. Hendi menuturkan, 60 hingga 70 persen di antaranya berasal dari UMKM. Pada tahun 2023, transaksi di katalog mencapai Rp 196,7 triliun.
“Di semester pertama itu produk pertama sudah jumlah tayang 8,9 juta sekian, transaksinya Rp 170 triliun. Di akhir 2024, transaksi lewat katalog ini bisa mencapai Rp 300 Triliun,” tandasnya. (*)
Editor: Farah Nazila
