SEMARANG, beritajateng.tv – Program Sekolah Rakyat, pendidikan berasrama yang menyasar anak-anak dari keluarga kurang mampu di Kota Semarang mampu mulai berjalan.
Kepala Dinas Sosial Kota Semarang, Heroe Soekendar mengatakan, sebagai tahap awal kegiatan belajar mengajar berlangsung di gedung Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BBPVP). Sambil menunggu pembangunan gedung permanen di Rowosari rampung pada 2026.
“Kami sudah memverifikasi data calon siswa. Lokasi sekolah rakyat sementara di gedung BBPVP. Karena sudah ada fasilitas kelas dan asrama,” kata Heroe di Balaikota Semarang, Selasa, 29 Juli 2025.
Dia menyebutkan, berbagai persiapan teknis tengah Pemkot lakukan agar Sekolah Rakyat dapat berjalan. Termasuk di dalamnya adalah proses verifikasi calon siswa dan kesiapan fasilitas di lokasi sementara.
BACA JUGA: Proses Verifikasi Lahan, Sekolah Rakyat di Semarang Baru Buka Pendaftaran untuk Jenjang SD dan SMA
Menurut Heroe, sebanyak empat ruang kelas dan asrama yang sebelumnya berfungsi untuk pelatihan kerja. Kini beralihfungsi untuk mendukung proses belajar sekolah rakyat.
Sejauh ini, data sementara yang Pemkot himpun menunjukkan ada 25 calon siswa jenjang SD dan 9 siswa jenjang SMA.
Proses verifikasi dan validasi data oleh Dinas Pendidikan Kota Semarang dengan mengacu pada Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional.
“Kita gunakan data terpadu, nanti diverifikasi agar benar-benar anak dari keluarga prasejahtera yang masuk. Semua berbasis data yang sudah kami terima dari pusat,” terangnya.
Heroe menyebut, sekolah rakyat merupakan program pendidikan alternatif bagi anak-anak yang berasal dari keluarga kurang mampu. Dengan harapan dapat mengejar ketertinggalan pendidikan formal.
Adapun menurutnya, tenaga pengajar akan berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan. Sementara Dinas Sosial memfasilitasi kebutuhan dasar termasuk lokasi, asrama, dan dukungan sosial.
Ia memaparkan, Pemkot Semarang telah mengusulkan pembangunan sekolah rakyat permanen di wilayah Rowosari, Tembalang, tepatnya di atas lahan seluas 1,9 hektar.
Namun, karena status lahan tersebut sebagai tanah hijau, prosesnya masih menunggu kajian lanjutan dan persetujuan dari Kementerian Pertanian.
