Gegara Satu Warga, Satpol Urungkan Eksekusi Lahan Normalisasi Sungai Beringin

Ormas Pemuda Pancasila menghalangi Satpol PP mengeksekusi lahan untuk Normalisasi Sungai Beringin. /Foto: Ellya.

Semarang, 5/11 (BeritaJateng.tv) – Akibat penolakan satu warga yang dibekingi Ormas Pemuda Pancasila membuat eksekusi lahan untuk normalisasi Sungai Beringin urung dilakukan.

Eksekusi lahan milik warga terdampak normalisasi Sungai Beringin di RW 7, Kelurahan Mangkang Wetan itu sempat ricuh.

Bahkan wanita yang mengaku sebagai pemilik lahan itu sempat ‘menduduki’ sebuah alat berat milik kontraktor. Namun akhirnya perlawanan mereka sia-sia karena patok tetap dirubuhkan.

Wahyu bersama adiknya nekat menghadang dan menghalangi petugas melakukan eksekusi lahan bersama PT Adhi Karya selaku pelaksana proyek pembangunan jembatan.

“Ini tanah saya, saya punya hak,” kata seorang wanita yang memarahi petugas.

Sambil menangis histeris, warga bernama Wahyu Kurniawati ini justru meminta petugas untuk melakukan pengukuran ulang lahan yang akan terdampak proyek normalisasi maupun pembangunan jembatan.

“Pak Presiden, pak Gubernur tolong kami. ¬†Saya punya sertifikat. Siap dibuktikan,” ucap Wahyu.

Selain itu, beberapa orang anggota ormas juga turut menghadang dna menghalangi eksekusi. Padahal sebagian besar warga sekitar proyek normalisasi sangat mendukung adanya proyek normalisasi dan pembangunan jembatan yang menghubungkan dua kampung tersebut.

Namun setelah wanita tersebut ditenangkan, ada anggota ormas yang muncul dan marah-marah. Petugas pun terpaksa menghentikan ekskusi agar situasi mereda.

Kepala Satpol PP Kota Semarang Fajar Purwoto menegaskan, polemik yang terjadi disebabkan adanya pihak yang mengatasnamakan pemilik tanah dan dibekingi ormas untuk melakukan penolakan.

“Padahal sudah kami sampaikan uang ganti rugi sudah dikonsinyasi oleh Pengadilan Negeri (PN) Semarang,” paparnya di lokasi normal Sungai Beringin di Kecamatan Tugu.

Menurut Fajar, jika pihak tersebut merasa dirugikan bisa langsung lapor ke PN Semarang.

Fajar terpaksa menghentikan timnya yang ingin mengeksekusi lahan, hal ini semata karena tidak ingin ada kericuhan akibat eksekusi lahan yang akan digunakan untuk mengentaskan banjir di wilayah Mangkang Wetan dan sekitarnya.

“Ini kan tanahnya untuk pembangunan jembatan penghubung antar kampung. Lalu kita tidak jadi bangun ya karena ada yang komplain ini. Sebenarnya sebagian besar warga setuju ada jembatan. Kalau nanti warga protes jembatan tidak ada ya silahkan protes ke saudari W ini,” ungkap Fajar.

Fajar menyebut jika lahan warga yang akan digunakan dalam proyek normalisasi maupun pembangunan jembatan ini sudah diambil alih negara melalui proses konsinyasi di Pengadilan Negeri.

Hal inilah yang mendasari Satpol PP untuk mengeksekusi lahan dan mengamankan aset milik Pemerintah. Bahkan Fajar sudah meminta kepada pemilik lahan yang tidak bisa menerima untuk mengajukan gugatan ke pengadilan namun juga tetap tidak dilakukan.

“Sudah saya sampaikan silahkan gugatan. Jangan bicara ukur ulang terus. Saya sampaikan mohon maaf kepada warga disini, apabila nanti kebanjiran lagi ya itu karena ada ulah warga yang menolak,” jelasnya.

Leave a Reply