“Pengunduran diri Gibran bukan sekadar persoalan pergantian wakil presiden. Dampaknya bisa menjalar ke kekuatan politik yang selama ini berada di sekelilingnya. Ini menjadi ujian apakah Geng Solo masih mampu bertahan atau justru kehilangan pengaruh,” tutur Adib.
Pemakzulan Lewat Isu Ijazah Tak Mendidik Bagi Generasi Bangsa
Adib menyebut, keputusan Gibran mundur dari Wapres dapat menjadi langkah untuk menghindari proses politik yang lebih panjang dan berpotensi memperuncing konflik.
“Kalau posisinya sudah terjepit dan pilihannya tinggal mundur atau dimundurkan, secara politik lebih baik mundur. Sikap itu bisa kita pandang lebih terhormat daripada harus mundur melalui proses politik di MPR,” ujar Kholidul Adib.
Menurut dia, polemik mengenai persyaratan pendidikan Gibran menjadi salah satu persoalan yang terus membayangi posisi politik Wakil Presiden tersebut. Namun, Adib mengingatkan agar persoalan itu tidak semata-mata jadi alat untuk menjatuhkan seseorang melalui celah regulasi.
Ia menilai, perdebatan mengenai ijazah semestinya berakhir melalui mekanisme hukum yang berlaku. Menurutnya, menjadikan persoalan tersebut sebagai instrumen perebutan kekuasaan justru tidak memberikan pendidikan politik yang baik bagi masyarakat.
“Menurut saya, upaya pemakzulan dengan alasan ijazah tidak mendidik bagi generasi bangsa. Persoalannya bukan hanya soal ijazah, tetapi juga bagaimana regulasinya dalam pertarungan politik,” katanya. (*)
