SEMARANG, beritajateng.tv – Menjelang Musyawarah Wilayah (Muswil) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Jawa Tengah yang bakal berlangsung di Kota Semarang pada Sabtu, 7 Februari 2026, konflik internal partai justru mencuat. Mantan Ketua DPW PPP Jawa Tengah, Masruhan Syamsuri, diberhentikan dan tidak dilibatkan dalam pelaksanaan Muswil.
Bahkan, ia dilaporkan ke Polda Jawa Tengah atas dugaan penggelapan dana saksi Pemilu. Laporan tersebut berasal dari Ketua DPC PPP Sukoharjo, Dableg Siswo Sunarto, pada Senin, 2 Februari 2026. Dinamika tersebut menambah daftar panjang konflik internal PPP.
Menanggapi situasi tersebut, pengamat politik Universitas Diponegoro, Nur Hidayat Sardini, menilai apa yang terjadi di tubuh PPP Jawa Tengah bukan sekadar konflik personal, melainkan refleksi dari krisis struktural dan ideologis partai Islam tersebut.
“Ini fenomena yang sangat menarik sekaligus sangat disayangkan. PPP sebagai bagian dari partai Islam dan bagian dari sistem kepartaian kita justru menampilkan konflik yang terbuka seperti ini,” ujar Nur Hidayat Sardini alias NHS saat beritajateng.tv jumpai di Kampus FISIP Undip, Kamis, 5 Februari 2026.
Menurutnya, konflik terbuka jelang Muswil ini setidaknya dapat dibaca dari tiga alasan utama. Pertama, kata NHS, secara historis PPP di Jawa Tengah pernah memainkan peran penting sebagai partai alternatif yang mengimbangi kekuasaan hegemonik Orde Baru.
“Dalam waktu yang cukup lama, PPP itu mampu menjadi penekan terhadap kekuasaan, menjadi kontrol penyeimbang. Pada masa itu, selain PDI, satu-satunya partai yang menjadi artikulasi perlawanan adalah PPP,” kata dia.
Namun, peran tersebut kini nyaris menghilang. NHS menyebut kemerosotan PPP sudah lama terlihat dan mencapai puncaknya pada hasil Pemilu 2024.
“Kedua, partai ini sebenarnya sejak awal sudah terlihat akan runtuh. Puncaknya ya pada hasil Pemilu 2024 yang lalu. Itu bagian dari declining yang sebenarnya mudah diperkirakan,” tegasnya.
