SEMARANG, beritajateng.tv – Menjelang Musyawarah Wilayah (Muswil) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Jawa Tengah yang bakal berlangsung di Kota Semarang pada Sabtu, 7 Februari 2026, konflik internal partai justru mencuat. Mantan Ketua DPW PPP Jawa Tengah, Masruhan Syamsuri, diberhentikan dan tidak dilibatkan dalam pelaksanaan Muswil.
Bahkan, ia dilaporkan ke Polda Jawa Tengah atas dugaan penggelapan dana saksi Pemilu. Laporan tersebut berasal dari Ketua DPC PPP Sukoharjo, Dableg Siswo Sunarto, pada Senin, 2 Februari 2026. Dinamika tersebut menambah daftar panjang konflik internal PPP.
Menanggapi situasi tersebut, pengamat politik Universitas Diponegoro, Nur Hidayat Sardini, menilai apa yang terjadi di tubuh PPP Jawa Tengah bukan sekadar konflik personal, melainkan refleksi dari krisis struktural dan ideologis partai Islam tersebut.
“Ini fenomena yang sangat menarik sekaligus sangat disayangkan. PPP sebagai bagian dari partai Islam dan bagian dari sistem kepartaian kita justru menampilkan konflik yang terbuka seperti ini,” ujar Nur Hidayat Sardini alias NHS saat beritajateng.tv jumpai di Kampus FISIP Undip, Kamis, 5 Februari 2026.
Menurutnya, konflik terbuka jelang Muswil ini setidaknya dapat dibaca dari tiga alasan utama. Pertama, kata NHS, secara historis PPP di Jawa Tengah pernah memainkan peran penting sebagai partai alternatif yang mengimbangi kekuasaan hegemonik Orde Baru.
“Dalam waktu yang cukup lama, PPP itu mampu menjadi penekan terhadap kekuasaan, menjadi kontrol penyeimbang. Pada masa itu, selain PDI, satu-satunya partai yang menjadi artikulasi perlawanan adalah PPP,” kata dia.
Namun, peran tersebut kini nyaris menghilang. NHS menyebut kemerosotan PPP sudah lama terlihat dan mencapai puncaknya pada hasil Pemilu 2024.
“Kedua, partai ini sebenarnya sejak awal sudah terlihat akan runtuh. Puncaknya ya pada hasil Pemilu 2024 yang lalu. Itu bagian dari declining yang sebenarnya mudah diperkirakan,” tegasnya.
NHS Sebut PPP Partai Islam yang Tidak Mewakili Kepentingan Islam
Lebih jauh, NHS melontarkan kritik tajam terhadap posisi ideologis PPP sebagai partai Islam. Dalam hematnya, PPP justru menjauh dari substansi kepentingan umat Islam yang menjadi basis kelahirannya.
“Ini partai Islam, tapi menjauh dari kepentingan umat Islam. Islam itu kan luas, banyak aspek. Tapi setidaknya ada dua hal penting yang bisa kita lihat,” ujarnya.
Pertama, tutur NHS, PPP dinilai tidak lagi konsisten memperjuangkan figur-figur yang merepresentasikan Islam dalam kontestasi politik.
“Dalam setiap pemilu dan pilkada, partai ini sering kali tidak memilih atau mengusung orang yang merepresentasikan Islam, orang Islam dalam tanda kutip, padahal partai ini terfasilitasi oleh Islam karena asasnya Islam,” katanya.
BACA JUGA: Soliditas DPW PPP Jateng Dapat Apresiasi Gus Yasin di Tengah Masalah Internal DPP
Kedua, secara praksis atau praktiknya, PPP tidak lagi memiliki perbedaan mencolok daripada partai lain. “Pada saat yang bersamaan, partai ini juga tidak mencerminkan keislaman itu dalam perilaku organisasinya. Kita lihat partai ini sama saja dengan partai lain, partai generik, tidak ada bedanya dengan partai yang tidak Islam,” tegas NHS.
Kondisi tersebut, menurutnya, makin parah oleh persoalan etik dan hukum yang menjerat elite partai. “Ada yang kena korupsi juga. Bahkan ketua umumnya dalam beberapa waktu lalu terkena OTT KPK,” ujarnya.
Dalam konteks Jawa Tengah, NHS menilai konflik internal yang berujung pada saling lapor ke kepolisian menunjukkan hilangnya etika organisasi.
“Yang ketiga, ini yang paling tampak, mereka tidak saling menjaga diri, tidak saling menahan diri terhadap persoalan-persoalan internal,” katanya.
Hilangnya Faktor Pemersatu, PPP Jawa Tengah Kehilangan Penengahnya
Dalam kesempatan itu, NHS menyebut salah satu penyebab utama rapuhnya PPP saat ini adalah hilangnya apa yang ia sebut sebagai faktor integral atau figur pemersatu internal partai.
“Dulu, partai ini punya faktor integral. Di Jawa Tengah ada Kiai Thoifur yang menjadi penengah, mediator dari sekian banyak simpul kepentingan. Di level nasional ada Mbah Maimoen,” jelasnya.
Menurutnya, keberadaan figur-figur tersebut dapat meredam konflik internal sebelum meledak ke ruang publik. Namun, menurutnya, PPP Jawa Tengah kini kehilangan sosok semacam itu.
BACA JUGA: PPP Jateng Sebut Muktamar ke-10 “Darurat”, Desak Partai Reformasi Total dan Tolak Kontestasi Ketum
“Kalau ada figur seperti Mbah Thoifur pada masa lalu, yang menjadi tempat mengadu para aktivis, saya yakin kondisi seperti sekarang tidak akan terjad. Saat ini sudah tidak ada. Faktor integral itu berkurang, bahkan hilang,” kata NHS.
Akibatnya, konflik internal tak lagi memiliki mekanisme penyelesaian yang sehat dan bermartabat. NHS menegaskan bahwa konflik yang berujung pada saling lapor hukum sejatinya menunjukkan adanya masalah internal yang belum terselesaikan.
“Apa yang terjadi sekarang ini merefleksikan begitu banyak hal tentang pelembagaan partai yang makin menurun. Saling melaporkan ini kan tanda ada problem internal yang tidak terselesaikan. Tapi setiap problem pasti ada jalan keluarnya,” beber dia.
NHS Yakini Gus Yasin jadi Harapan Terakhir PPP Jawa Tengah
Di tengah gonjang-ganjing internal partai, NHS masih melihat satu peluang bagi PPP Jawa Tengah untuk keluar dari krisis, yakni lewat sosok Taj Yasin Maimoen alias Gus Yasin yang saat ini menjabat sebagai Wakil Gubernur (Wagub) Jawa Tengah.
“Satu-satunya peluang yang saya lihat adalah Pak Gus Yasin,” terang NHS.
Ia menilai, Gus Yasin memiliki modal kuat untuk kembali mengintegrasikan PPP yang kini tercerai-berai. Namun, NHS juga mencatat keterbatasan peran Gus Yasin saat ini, seiring kesibukannya sebagai Wagub Jawa Tengah di bawah kepemimpinan Gubernur Ahmad Luthfi.
BACA JUGA: DPW PPP Jawa Tengah Dukung Gus Yasin Maju Sebagai Ketua Umum: Kita Harus Back to Pesantren
“Beliau terkenal punya reputasi panjang di internal partai, masih memiliki karisma, dan punya darah biru PPP karena nasabnya dari Mbah Maimoen. Sekarang beliau sudah terlampau sibuk. Konsentrasinya terpecah karena menjadi andalan pemerintahan Jawa Tengah. Akibatnya, perhatian terhadap internal partai yang membesarkan dan mengusungnya menjadi berkurang,” jelasnya.
Menurutnya, bila PPP mampu memanfaatkan figur integratif dan melakukan pembenahan serius, kehancuran partai masih bisa dihindari.
“Apakah bisa diperbaiki? Tentu saja bisa. Tapi kalau tidak, ini menuju pada kehancuran yang paling konkret dari eksistensialitas PPP itu sendiri,” pungkas NHS. (*)
Editor: Mu’ammar R. Qadafi
