UNGARAN, beritajateng.tv – Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menyebut pelaksanaan dua program strategis nasional, yakni Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP), menunjukkan progres yang signifikan di Jawa Tengah.
Hal itu Ahmad Luthfi sampaikan saat menghadiri penandatanganan nota kesepahaman (MoU) kolaborasi antara BUMDes, KDMP, dan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kecamatan Bergas, Kabupaten Semarang, Sabtu, 27 Juni 2026.
Di hadapan Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan dan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto, Ahmad Luthfi memaparkan capaian pelaksanaan kedua program tersebut di Jawa Tengah.
Menurutnya, jumlah penerima manfaat program MBG di Jawa Tengah telah mencapai sekitar 19,9 juta orang. Sementara itu, jumlah SPPG yang telah terbentuk mencapai 4.328 unit. Yakni dengan 2.165 unit di antaranya telah beroperasi dan 1.998 unit sudah memenuhi standar operasional.
“Program MBG di Jawa Tengah terus berjalan dan menunjukkan perkembangan yang sangat baik,” ujarnya.
BACA JUGA: Soal MBG Integrasi dengan Kantin Sekolah, Komisi E DPRD Jateng: Jangan Sampai Ganggu Proses Pendidikan
Selain itu, Ahmad Luthfi mengungkapkan Jawa Tengah menjadi salah satu provinsi dengan jumlah KDMP terbanyak di Indonesia. Hingga saat ini telah terbentuk 8.523 KDMP atau telah mencapai 100 persen dari target pembentukan.
Dari jumlah tersebut, sebanyak 63 KDMP telah menjalin kolaborasi dengan SPPG. Sementara 53 KDMP telah bermitra dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
Tak hanya itu, sebanyak 278 KDMP juga telah bekerja sama dengan Perum Bulog Jawa Tengah dengan nilai transaksi mencapai hampir Rp17,78 miliar.
“Ini menunjukkan integrasi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kabupaten/kota hingga pemerintah desa telah berjalan sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014,” tegasnya.
Ahmad Luthfi menambahkan, pemerintah daerah memiliki kewajiban mendukung kebijakan pemerintah pusat karena gubernur merupakan wakil pemerintah pusat di daerah.
Terkait berbagai masukan dari masyarakat terhadap pelaksanaan program MBG, menurutnya pemerintah daerah terus melakukan mitigasi dengan mengedepankan kearifan lokal.
Salah satunya dengan memprioritaskan produk-produk unggulan desa sebagai pemasok kebutuhan dapur MBG. Sehingga potensi ekonomi desa dapat diberdayakan secara maksimal.
Karena itu, Gubernur menyambut baik penandatanganan MoU antara kementerian/lembaga, KDMP, Badan Gizi Nasional (BGN), dan Perkumpulan Aparatur Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Papdesi).
Namun ia menegaskan, kerja sama tersebut tidak boleh berhenti sebatas penandatanganan dokumen.
“Yang paling penting adalah implementasinya. Seluruh kepala daerah bersama Forkopimda harus melakukan pengawasan agar program ini berjalan optimal dan manfaatnya benar-benar masyarakat rasakan,” tegasnya.
Sementara itu, Ketua Umum DPP Papdesi, Hj Wargiyati, berharap sinergi yang dibangun mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.
BACA JUGA: Masak di Depan Kantor Gubernur Jateng, Komunitas Bara Puan Kritik MBG: SPPG Bukan Punya Rakyat
Menurutnya, keberadaan KDMP dan SPPG akan membuka peluang bagi petani, peternak, pelaku UMKM, hingga pelaku usaha desa untuk memasok berbagai kebutuhan program MBG.
Selain itu, dapur-dapur SPPG yang beroperasi di desa juga telah menyerap tenaga kerja dari masyarakat sekitar. Baik sebagai pekerja maupun relawan.
“Dengan demikian, roda perekonomian desa akan semakin bergerak dan kesejahteraan masyarakat diharapkan ikut meningkat,” tandasnya. (*)
Editor: Farah Nazila
