UNGARAN, beritajateng.tv – Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menyebut pelaksanaan dua program strategis nasional, yakni Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP), menunjukkan progres yang signifikan di Jawa Tengah.
Hal itu Ahmad Luthfi sampaikan saat menghadiri penandatanganan nota kesepahaman (MoU) kolaborasi antara BUMDes, KDMP, dan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kecamatan Bergas, Kabupaten Semarang, Sabtu, 27 Juni 2026.
Di hadapan Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan dan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto, Ahmad Luthfi memaparkan capaian pelaksanaan kedua program tersebut di Jawa Tengah.
Menurutnya, jumlah penerima manfaat program MBG di Jawa Tengah telah mencapai sekitar 19,9 juta orang. Sementara itu, jumlah SPPG yang telah terbentuk mencapai 4.328 unit. Yakni dengan 2.165 unit di antaranya telah beroperasi dan 1.998 unit sudah memenuhi standar operasional.
“Program MBG di Jawa Tengah terus berjalan dan menunjukkan perkembangan yang sangat baik,” ujarnya.
BACA JUGA: Soal MBG Integrasi dengan Kantin Sekolah, Komisi E DPRD Jateng: Jangan Sampai Ganggu Proses Pendidikan
Selain itu, Ahmad Luthfi mengungkapkan Jawa Tengah menjadi salah satu provinsi dengan jumlah KDMP terbanyak di Indonesia. Hingga saat ini telah terbentuk 8.523 KDMP atau telah mencapai 100 persen dari target pembentukan.
Dari jumlah tersebut, sebanyak 63 KDMP telah menjalin kolaborasi dengan SPPG. Sementara 53 KDMP telah bermitra dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
Tak hanya itu, sebanyak 278 KDMP juga telah bekerja sama dengan Perum Bulog Jawa Tengah dengan nilai transaksi mencapai hampir Rp17,78 miliar.
“Ini menunjukkan integrasi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kabupaten/kota hingga pemerintah desa telah berjalan sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014,” tegasnya.
Ahmad Luthfi menambahkan, pemerintah daerah memiliki kewajiban mendukung kebijakan pemerintah pusat karena gubernur merupakan wakil pemerintah pusat di daerah.
Terkait berbagai masukan dari masyarakat terhadap pelaksanaan program MBG, menurutnya pemerintah daerah terus melakukan mitigasi dengan mengedepankan kearifan lokal.
