Ekbis

Hampir 1,5 Juta Warga Jateng Terjerat Judi Online, 80 Persen Dana Berasal dari Pinjol

×

Hampir 1,5 Juta Warga Jateng Terjerat Judi Online, 80 Persen Dana Berasal dari Pinjol

Sebarkan artikel ini
Hampir 1,5 Juta Warga Jateng Terjerat Judi Online, 80 Persen Dana Berasal dari Pinjol
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Jawa Tengah. (Ellya/beritajateng.tv)

SEMARANG, beritajateng.tv – Hampir 1,5 juta warga Jawa Tengah tercatat bermain judi online (judol), angka tersebut menempatkan Jateng di posisi kedua nasional setelah Jawa Timur.

Lebih mengkhawatirkan, aktivitas judi online kini semakin berkaitan dengan praktik pinjaman ilegal. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat, hampir 80 persen dana yang masyarakat Jawa Tengah gunakan untuk berjudi berasal dari pinjaman online atau hutang.

Direktur Pengawasan Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, Pelindungan Konsumen dan Layanan Manajemen Strategis OJK Provinsi Jawa Tengah, Taufik Andriawan, mengatakan tren penggunaan dana pinjaman untuk judi online terus meningkat sejak 2024.

Menurutnya, pelaku judi online kerap memanfaatkan pinjaman online ilegal untuk mengisi saldo atau melakukan deposit.

“Ironisnya, dari tahun ke tahun, sejak 2024, dana yang terpakai untuk judi online yang berasal dari utang itu meningkat hampir 80 persen. Jadi sekarang kalau ada yang judi online, fasilitas top up-nya itu pinjol ilegal biasanya. Itu yang menjadi perhatian kita,” ungkap Taufik.

Kondisi tersebut membuat persoalan judi online semakin kompleks. Masyarakat bukan hanya berisiko kehilangan uang karena berjudi, tetapi juga berpotensi menanggung utang dari pinjaman ilegal.

Taufik menjelaskan, perhatian OJK terhadap praktik judi online dan pinjaman ilegal sejalan dengan mandat Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) yang berlaku mulai 17 Juni 2026.

Melalui Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas Pasti), OJK turut mengawasi dan mendorong pemberantasan aktivitas keuangan ilegal, termasuk pinjaman online ilegal dan praktik yang berkaitan dengan judi online.

BACA JUGA: OJK Blokir 702 Ribu Rekening Penipuan, Dana Rp825,2 Miliar Berhasil Diamankan 

OJK juga bekerja sama dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Kementerian Komunikasi dan Digital, serta aparat penegak hukum untuk menekan aktivitas tersebut.

Namun, Taufik menegaskan pemberantasan tidak cukup hanya mengandalkan tindakan pemerintah. Masyarakat juga perlu menjaga keamanan rekening dan segera melaporkan aktivitas mencurigakan di lingkungan sekitarnya.