Ekbis

Hampir 1,5 Juta Warga Jateng Terjerat Judi Online, 80 Persen Dana Berasal dari Pinjol

×

Hampir 1,5 Juta Warga Jateng Terjerat Judi Online, 80 Persen Dana Berasal dari Pinjol

Sebarkan artikel ini
Hampir 1,5 Juta Warga Jateng Terjerat Judi Online, 80 Persen Dana Berasal dari Pinjol
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Jawa Tengah. (Ellya/beritajateng.tv)

SEMARANG, beritajateng.tv – Hampir 1,5 juta warga Jawa Tengah tercatat bermain judi online (judol), angka tersebut menempatkan Jateng di posisi kedua nasional setelah Jawa Timur.

Lebih mengkhawatirkan, aktivitas judi online kini semakin berkaitan dengan praktik pinjaman ilegal. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat, hampir 80 persen dana yang masyarakat Jawa Tengah gunakan untuk berjudi berasal dari pinjaman online atau hutang.

Direktur Pengawasan Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, Pelindungan Konsumen dan Layanan Manajemen Strategis OJK Provinsi Jawa Tengah, Taufik Andriawan, mengatakan tren penggunaan dana pinjaman untuk judi online terus meningkat sejak 2024.

Menurutnya, pelaku judi online kerap memanfaatkan pinjaman online ilegal untuk mengisi saldo atau melakukan deposit.

“Ironisnya, dari tahun ke tahun, sejak 2024, dana yang terpakai untuk judi online yang berasal dari utang itu meningkat hampir 80 persen. Jadi sekarang kalau ada yang judi online, fasilitas top up-nya itu pinjol ilegal biasanya. Itu yang menjadi perhatian kita,” ungkap Taufik.

Kondisi tersebut membuat persoalan judi online semakin kompleks. Masyarakat bukan hanya berisiko kehilangan uang karena berjudi, tetapi juga berpotensi menanggung utang dari pinjaman ilegal.

Taufik menjelaskan, perhatian OJK terhadap praktik judi online dan pinjaman ilegal sejalan dengan mandat Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) yang berlaku mulai 17 Juni 2026.

Melalui Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas Pasti), OJK turut mengawasi dan mendorong pemberantasan aktivitas keuangan ilegal, termasuk pinjaman online ilegal dan praktik yang berkaitan dengan judi online.

BACA JUGA: OJK Blokir 702 Ribu Rekening Penipuan, Dana Rp825,2 Miliar Berhasil Diamankan 

OJK juga bekerja sama dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Kementerian Komunikasi dan Digital, serta aparat penegak hukum untuk menekan aktivitas tersebut.

Namun, Taufik menegaskan pemberantasan tidak cukup hanya mengandalkan tindakan pemerintah. Masyarakat juga perlu menjaga keamanan rekening dan segera melaporkan aktivitas mencurigakan di lingkungan sekitarnya.

Salah satu langkah yang pihaknya sarankan adalah menutup rekening bank yang sudah tidak mereka gunakan. Rekening menganggur berisiko di perjualbelikan atau disalahgunakan sebagai sarana transaksi judi online maupun kejahatan keuangan lainnya.

“Kalau ada anggota keluarga kita, teman kita, atau rekan-rekan kita yang sudah terjerat, itu bisa di laporkan ke OJK atau Kominfo supaya terjadi pemblokiran. Makanya saya menyarankan agar rekening yang tidak digunakan sebaiknya ditutup,” kata Taufik.

Ia mengingatkan, pemilik rekening juga bisa menghadapi konsekuensi apabila rekeningnya terindikasi digunakan untuk aktivitas ilegal. Bahkan, seluruh rekening atas nama orang yang sama berisiko terkena pemblokiran.

“Kalau ini terdeteksi, terindikasi terkait dengan judi online, semua rekening kita bisa di blokir,” ujarnya.

Literasi Keuangan Jadi Benteng

Di tengah maraknya judi online dan pinjaman ilegal, OJK menilai peningkatan literasi keuangan menjadi salah satu cara penting untuk melindungi masyarakat.

Kepala OJK Provinsi Jawa Tengah, Hidayat Prabowo, mengatakan pemahaman masyarakat terhadap produk dan layanan keuangan harus terus diperkuat.

Literasi keuangan tidak hanya membantu masyarakat memanfaatkan layanan keuangan untuk meningkatkan kesejahteraan. Pemahaman tersebut juga pentingkan agar masyarakat mampu mengenali risiko penipuan dan aktivitas keuangan ilegal.

Hidayat mengingatkan masyarakat agar tidak sembarangan menggunakan layanan pinjaman daring. Jika membutuhkan pinjaman, masyarakat harus memilih penyelenggara yang legal dan menyesuaikan jumlah pinjaman dengan kemampuan membayar.

“Pinjol hindari, ambil pinjaman daring yang legal (pindar) boleh. Sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan kemampuan,” tegas Hidayat.

Dia juga meminta masyarakat aktif mengikuti kanal media sosial resmi OJK dan lembaga jasa keuangan. Informasi dari kanal resmi tersebut dapat membantu masyarakat mengenali modus penipuan serta mengetahui langkah perlindungan konsumen.

(*)

 

Editor: Elly Amaliyah

Simak berbagai berita dan artikel pilihan beritajateng.tv dengan bergabung ke saluran kami.

Gabung Channel WhatsApp