MAGELANG, beritajateng.tv – Masyarakat Kabupaten Magelang memperingati Hari Jadi ke-40 Kota Mungkid, yang jatuh pada Jumat, 22 Maret 2024. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Kabupaten Magelang mengapresiasi capaian pembangunan saat ini, dan tetap mengingatkan agar pelaksanaan pembangunan lebih optimal.
Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Magelang, Budi Purnomo mengungkapkan perjalanan pemerintahan di Kabupaten Magelang sudah berjalan baik. Namun tetap ada catatan agar ke depan bisa lebih baik lagi.
Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) yang tercantum dalam LKPJ Bupati 2023 terealisasi 67,9%, di bawah target 7,68%. Penyebab tidak tercapainya target IRB adalah banyaknya jabatan pada eselon II sampai eselon IV yang kosong. Hal itu menimbulkan penilaian kerja yang tidak maksimal.
BACA JUGA: DPRD Kabupaten Magelang Serahkan Dua Raperda Inisiatif, Terkait Cadangan Pangan dan Bantuan Hukum
“Pemerintahan ini sentral, jadi di usia 40 tahun, khususnya birokrasi harus lebih bisa diingkatkan guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang amanah, bersih dan akuntabel. Kabupaten Magelang sebenarnya tidak kekurangan stok ASN, karena mata rantai purna ASN dan penambahan baru seimbang jumlahnya. Namun penambahan terpusat bidang pendidikan dan kesehatan. Pemkab agar lebih profesional menempatkan ASN sesuai kapasitas, tanpa bermuatan positif,” kata Budi Purnomo, Kamis, 21 Maret 2024.
Pada bidang perekonomian dan sosial, Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Magelang, Prihadi mengungkapkan harapannya. Ia berharap Kota Mungkid semakin menjadi pusat pemerintahan yang bisa mendorong pembangunan Kabupaten Magelang menjadi lebih baik lagi. Keberadaan Candi Borobudur sebagai Destinasi Super Prioritas (DSP) harus dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Magelang.
“Kabupaten Magelang harus bersolek agar lebih cantik lagi sehingga nantinya pengunjung ke Borobudur bisa melanjutkan wisata ke destinasi-destinasi lain. Gotong royong para pelaku wisata sudah terjalin untuk saling mendukung. Kolaborasi dengan UMKM juga perlu lebih meningkat untuk menambah penghasilan masyarakat,” kata Prihadi.
DPRD Kabupaten Magelang juga tekankan pembangunan bidang pendidikan dan kesehatan
Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Magelang, M. Sakir menambahkan, jika merujuk pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2024, capaian pembangunan infrastruktur Kabupaten Magelang tercapai. Namun, anggota Fraksi PDIP ini mengungkapkan meski capaian secara data telah sesuai RPJMD, kondisi infrastruktur di lapangan perlu pemerintah tingkatkan.
“Kondisi jalan, jembatan dan irigasi masih perlu ditingkatkan. Memang sejak pandemi Covid-19, anggaran pembangunan infrastruktur kecil. Saat ini kondisi telah pulih, namun anggaran infrastruktur belum seperti sebelum pandemi. Perlu upaya pengalokasian anggaran lebih banyak sebab infastruktur adalah layanan dasar yang wajib bagi pemerintah daerah kepada rakyat,” kata Sakir.
Ia mengapresiasi tradisi gotong royong yang masih lestari oleh masyarakat terutama pedesaan. Dengan begitu, bisa meningkatkan hasil pembangunan infastruktur meski dengan anggaran terbatas. Budaya ini menurutnya perlu dalam pemerintahan.
BACA JUGA: DPRD Jateng Ganti Raperda Pemantauan Orang Asing Jadi Penyelenggaran Perpustakaan, Ini Alasannya
Yakni bahu-membahu sesuai kewenangan masing-masing dalam mencapai pembangunan agar sesuai visi dan misi Pemerintah Kabupaten Magelang 2024. Yaitu terwujudnya masyarakat Kabupaten Magelang yang Sejahtera, Berdaya Saing dan Amanah.
Adapun pada bidang pendidikan dan kesehatan, Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Magelang, Sukur Ahadi mengatakan capaian pembangunan sudah baik namun masih perlu evaluasi yang lebih komprehensif. Sebab target sesuai RPJMD seperti agar semua sekolah terakreditasi A belum tercapai, saat ini masih banyak sekolah yang terakreditasi B.
“Standar Pelayanan Minimal atau SPM bidang kesehatan juga perlu untuk meningkat. Program-program kesehatan dan anggaran harus siap. Jadi bagaimana agar ibu hamil bisa melahirkan dengan sehat, kasus penyakit menular dan tidak menular turun, angka stunting turun. Penanganan masalah kesehatan harus terpadu, semua stakeholders harus terlibat aktif,” Sukur Ahadi. (adv)
Editor: Ricky Fitriyanto
