Dalam teori komunikasi, kata Edvra, setiap orang mengonsumsi media karena mempunyai kebutuhan. Begitu juga halnya dengan anak-anak.
“Anak itu butuh game untuk hiburan, mereka punya imajinasi besar sehingga butuh saluran yang bisa memanjakan imajinasinya,” sambungnya.
Dalam hematnya, yang perlu diwaspadai justru sistem ekonomi gim yang sarat mikrotransaksi. Sebab, anak-anak kerap didorong membeli item dengan harga kecil namun berulang.
“Kalau anak tidak diberikan pendidikan untuk menghentikan ini, ya maka itu akan berbahaya untuk ke depannya,” tegas dia.
Ketimbang blokir Roblox, Edvra desak pemerintah gencarkan pendidikan literasi media
Lebih lanjut, ia menilai pemerintah perlu membangun literasi digital secara serius, bukan sekadar menutup akses saja.
Edvra mencontohkan sejumlah negara yang sudah memasukkan literasi media ke kurikulum sejak pendidikan dasar.
“Di Turki dan negara lain, dari SD sudah ada pelajaran literasi media. Tidak sulit materinya, tidak sampai membedakan hoaks atau tidak, tapi setidaknya anak tahu jenis konten apa yang layak dan tidak layak mereka konsumsi,” beber dia.
Edvra menambahkan, pendidikan di sekolah harus di ikuti peran orang tua dan guru. Menurutnya, literasi digital harus menjadi tanggung jawab negara.
“Sia-sia kalau mereka dapat di sekolah tapi di rumah tetap di berikan akses bebas. Saya rasa wajib masuk ke kurikulum karena kita sekarang hidup di era yang tidak bisa lepas dari media digital. Itu jadi salah satu alat survival anak,” pungkasnya.
Cerita pengguna belajar bahasa asing dari Roblox, dapat insight dan kawan baru
Senada dengan Edvra, salah satu pemain gim Roblox, Arief (27), juga tak setuju dengan wacana pemblokiran tersebut. Ia memilih pemerintah mengawasi anak-anak yang bermain gim Roblox dengan memberi pembatasan.
“Gak setuju diblokir ya, lebih baik dikasih pembatasan, gak perlu dilarang. Itu kan hanya game. Di film, sosmed, itu juga ada kok konten yang berbahaya untuk anak, kan yang penting pengawasannya,” ujar Arief.
