SEMARANG, beritajateng.tv – Langkah Presiden Prabowo Subianto yang memberikan abolisi kepada Tom Lembong dan amnesti kepada Hasto Kristiyanto memicu tanggapan luas.
Keputusan ini pblik nilai memperlihatkan kepemimpinan dan keberanian mengambil langkah restoratif di tengah sorotan publik.
Menurut pengamat politik Hersubeno Arief, pemberian abolisi dan amnesti menjadi pukulan telak terhadap dominasi politik lama.
BACA JUGA: Soroti Amnesti Hasto dan Abolisi Tom Lembong, Ini Kata Pengamat Adi Prayitno: Bukan Semata Hukum
“Ini seperti palu godam yang mengejutkan publik. Langkah ini memperlihatkan bahwa Prabowo kini benar-benar menjadi presiden Republik Indonesia,” ujar Hersubeno dalam kanal YouTube-nya, Hersubeno Point, pada 1 Agustus 2025.
Hersubeno juga mencermati dampak sosial yang besar dari kasus Tom Lembong. Ia menyebut dukungan terhadap Tom datang dari berbagai kalangan dan lintas iman.
“Sidang Tom selalu hadir emak-emak berhijab dan para rohaniwan. Ini peristiwa luar biasa, membuktikan bahwa publik merasa ada ketidakadilan besar,” jelasnya.
Kalkulasi politik abolisi Tom Lembong dan Amnesti Hasto
Sementara itu, keputusan memberi amnesti kepada Hasto Kristiyanto disebut sebagai bagian dari kalkulasi politik.
“Dengan langkah ini, PDIP bisa makin dekat dengan pemerintahan Prabowo. Ini menunjukkan bahwa pemerintahan sekarang bukan lagi bayangan Jokowi, tapi benar-benar Prabowo pimpin,” tegas Hersubeno.
Hersubeno juga menyoroti peluang Prabowo di panggung internasional usai keputusan ini. “Prabowo akan tampil di PBB nanti. Ia bisa buktikan bahwa Indonesia menjunjung tinggi keadilan, bukan menggunakan hukum untuk menekan lawan politik,” ucapnya.
Dukungan publik pun mengalir deras, terutama dari generasi muda. Kasus Tom Lembong telah menyentuh hati banyak pihak karena publik anggap sebagai bentuk kriminalisasi terhadap tokoh profesional yang mengabdi ke tanah air.
BACA JUGA: Jejak Presiden dalam Pemberian Amnesti, Sejarah Perjalanan Hukum dan Politik Indonesia
“Kesalahan Tom Lembong hanya satu, dia kembali ke Indonesia,” kutip Hersubeno dari pernyataan mantan Dubes RI untuk Polandia, Peter Gontha.
Akan tetapi, Hersubeno memberi catatan tegas terkait kemungkinan PDIP merapat ke pemerintahan seusai amnesti Hasto.
“Kalau PDIP masuk pemerintahan, siapa yang jadi oposisi? Demokrasi tanpa oposisi itu bahaya,” tandasnya. (*)
