SEMARANG, beritajateng.tv – Indonesia sejak awal merdeka memberi ruang bagi amnesti sebagai instrumen hukum alternatif yang digunakan Presiden untuk membuka rekonsiliasi, memberi ruang kemanusiaan, sekaligus menuntaskan konflik politik.
Langkah Presiden dalam memberikan amnesti sebagai buah interpretasi hukum dan pertimbangan nilai.
Hak Prerogatif Presiden dan Landasan Hukum
Menurut UUD 1945 Pasal 14 ayat 1, Presiden memiliki wewenang memberi grasi atau rehabilitasi dengan pertimbangan Mahkamah Agung. Lalu, ayat 2 menunjukkan bahwa amnesti dan abolisi terjadi atas pertimbangan DPR.
UU Darurat No. 11 Tahun 1954 Pasal 1 memperjelas bahwa Presiden, atas nama kepentingan negara, dapat memutuskan penghapusan akibat hukum pidana bagi pelaku tertentu setelah nasihat tertulis dari MA, atas permintaan Menteri Kehakiman. Alhasil, semua konsekuensi pidana dihapus, sedangkan abolisi meniadakan proses penuntutan hukum yang masih berjalan.
BACA JUGA: Hasto Kristiyanto Dapat Amnesti, Penasihat Hukum: Ini Simbol Tolak Kriminalisasi Politik
Era Sukarno, Tanda Damai Bagi Pemberontak
Presiden Sukarno pada tahun 1959 menerbitkan Keputusan Presiden No. 330 yang memberi amnesti kepada para terduga pemberontak Darul Islam/TII pimpinan Kahar Muzakar di Sulawesi Selatan karena menyatakan kembali kepada NKRI. Dalam waktu yang sama, lewat Keppres No. 180 dan No. 303, ia memperluas amnesti kepada tokoh PRRI/Permesta di Aceh, Sumatra dan Sulawesi guna menyatukan kembali wilayah-wilayah tersebut dengan pusat negara.
Soeharto dan Rekonstruksi Problematika Timor Timur
Di era Orde Baru, Presiden Soeharto menggunakan instrumen ini untuk memulai pembangunan di bekas wilayah Timor Timur. Pada tahun 1977 terbit Keppres No. 63 tentang amnesti dan abolisi bagi pendukung gerakan Fretilin sebagai syarat ekonomi dan politik memasuki wilayah provinsi baru.
