SEMARANG, beritajateng.tv – Komisi E DPRD Provinsi Jawa Tengah menyoroti kolaborasi antara SMA/SMK swasta dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Jawa Tengah selama berlangsungnya Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2025.
Ketua Komisi E DPRD Jateng, Messy Widiastuti, menegaskan pentingnya kolaborasi tersebut. Tujuannya tak lain ialah agar siswa lulusan SMP/sederajat tetap mendapatkan sekolah melalui SPMB meskipun tidak di SMA dan SMK negeri.
Messy juga ingin tak ada kesenjangan fasilitas antara SMA dan SMK negeri dengan swasta di Jawa Tengah.
“Ada kolaborasi antara pemerintah lewat Disdikbud Jateng dengan SMA, SMK, SMP swasta yang mau bekerja sama. Artinya, SMA/SMK swasta itu, dengan memenuhi kriteria, bisa kerja sama dan menerima siswa baru dengan fasilitas yang sama dengan sekolah negeri,” jelas Messy.
Tak cuma itu, Messy turut menyoroti perbedaan antara SPMB 2025 dengan PPDB tahun sebelumnya yang cukup signifikan, utamanya pada kuota jalur masuk.
BACA JUGA: Ombudsman Jateng Awasi Data Kemiskinan dan KK dalam SPMB 2025, Soroti Verifikasi Piagam Prestasi
“Lewat SPMB ini ada perubahan beberapa kriteria yang mana khususunya jalur afirmasi yang persentasenya makin besar jadi 30 persen; dulunya 10 atau 20 persen ya, [jadi] jangkauannya semakin luas,” terang Messy.
Terkait pengawasan Komisi E selama SPMB 2025 berlangsung, Messy mengaku pihaknya belum turun langsung ke lapangan. Kendati begitu, ia meyakini pelaksanaan SPMB 2025 sudah dinas terkait persiapkan dengan matang.
Ia merinci hal-hal yang menjadi poin pengawasannya. Salah satunya tak lain adalah siswa prasejahtera atau masuk kategori miskin wajib mendapat sekolah.
“Mudah-mudahan banyak yang tertangani dari kolaborasi dengan sekolah swasta untuk menerima siswa yang tidak dapat sekolah negeri dan kita berharap warga miskin banyak yang masuk dalam SPMB itu,” tegas Messy
