Hariyono menilai perkembangan konflik di sejumlah negara berpotensi memengaruhi pergerakan warga negara asing yang mencari perlindungan ke negara lain.
Karena itu, pertukaran informasi antarlembaga menjadi salah satu langkah penting untuk memastikan setiap kedatangan pengungsi dapat tertangani sesuai ketentuan.
Meski demikian, Hariyono menyebut dalam dua tahun terakhir jumlah kedatangan pengungsi ke Indonesia tidak menunjukkan peningkatan signifikan berdasarkan pengamatan yang disampaikannya.
Ia juga menyoroti semakin ketatnya kebijakan sejumlah negara tujuan terhadap penerimaan pengungsi di tengah situasi internasional saat ini.
Terkait penyelesaian status pengungsi, Hariyono menjelaskan bahwa menjadi warga negara Indonesia bukan merupakan jalur penyelesaian yang otomatis tersedia bagi seseorang yang berstatus pengungsi.
Menurutnya, sebagian pengungsi yang berada di Jawa Tengah dan DIY masih memiliki kemampuan ekonomi untuk membiayai kebutuhan hidup sendiri.
Apabila situasi keamanan di negara asal mereka sudah membaik dan memungkinkan untuk kembali. Para pengungsi dapat mengajukan mekanisme Assisted Voluntary Return (AVR) atau pemulangan sukarela sesuai prosedur yang berlaku.
Melalui mekanisme tersebut, pengungsi dapat mengajukan permohonan kepada pihak Imigrasi dan menanggung sendiri biaya perjalanan pulang, termasuk pembelian tiket.
“Setelah kondisi di negara mereka mungkin sudah kondusif, mereka bisa mengajukan AVR atau voluntary return. Mereka dapat mengajukan kepada Imigrasi, kemudian mendanai sendiri pembelian tiket untuk kembali ke negaranya,” papar Hariyono.
Penguatan Forum Komunikasi Rumah Detensi Imigrasi ini harapannya dapat memastikan pengawasan dan penanganan pengungsi asing di Jawa Tengah dan DIY berjalan lebih terkoordinasi. Sekaligus memperkuat kesiapsiagaan menghadapi kemungkinan perubahan situasi geopolitik dunia. (*)





