Selain itu, pemerintah pusat juga mendorong daerah memaksimalkan potensi energi lokal seperti panas bumi. Juga tenaga surya, mikrohidro, biomassa, biogas, hingga energi laut.
“Kita semua berharap setiap daerah mampu mengoptimalkan potensi energinya sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat,” papar dia.
Rizwi menegaskan transisi energi bukan sekadar agenda lingkungan semata, melainkan strategi ekonomi nasional. Hal ini untuk meningkatkan daya saing Indonesia pada masa mendatang.
“Transisi ini bukan sekadar agenda lingkungan, tetapi juga strategi ekonomi nasional untuk meningkatkan daya saing Indonesia di masa depan,” katanya.
Oleh sebab itu, pemerintah mendorong pendekatan Just Energy Transition atau transisi energi yang tetap memperhatikan aspek sosial, ekonomi, dan keberlanjutan pembangunan daerah.
BACA JUGA: Pengeboran Minyak Ilegal di Blora-Rembang Terbongkar: Pura-pura jadi Sumur Legal di Lahan Perhutani
Dalam kesempatan itu, Rizwi juga menekankan pentingnya kolaborasi antardaerah dalam menghadapi tantangan energi nasional. Ia menilai tidak ada satu provinsi pun yang mampu berdiri sendiri tanpa dukungan wilayah lain.
“Transisi energi harapannya mampu memberikan kesejahteraan kepada masyarakat. Tidak ada satu provinsi yang mampu bisa mandiri,” ujarnya.
Oleh karena itu, pemerintah pusat meminta daerah membangun konektivitas dan kerja sama lintas wilayah. Hal ini untuk menyelesaikan berbagai persoalan energi dan pembangunan.
Pusat Minta Daerah Pangkas Hambatan Birokrasi dan Permudah Investasi Energi
Selain mendorong transisi energi, Ditjen Migas juga meminta pemerintah daerah mempercepat layanan investasi sektor energi dan energi terbarukan.
Rizwi mengatakan pengembangan energi nasional tidak bisa berjalan secara parsial. Juga membutuhkan kolaborasi erat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, swasta, lembaga pembiayaan, akademisi, hingga masyarakat.
“Keberhasilan pengembangan energi dan energi terbarukan tidak dapat berlangsung secara parsial. Butuh kolaborasi erat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN dan BUMD, swasta, lembaga pembiayaan, akademisi, dan masyarakat,” ujarnya.
