BACA JUGA: Insentif 2.047 Nakes Semarang Belum Dibayarkan, Dinkes: Kami Fokus Verifikasi, Pembayaran Bukan di Kami
Kendati demikian, Walikota menambahkan bahwa Pemkot Semarang tidak bisa serta-merta membayar insentif tersebut tanpa memperhitungkan kekuatan fiskal daerah.
Menurutnya, pihaknya baru saja membentuk tim khusus untuk melakukan analisis kapasitas fiskal daerah.
“Berapa kekuatan fiskal kita, kemarin baru saya minta untuk membentuk tim. Karena jumlahnya itu enggak main-main itu, jumlahnya banyak, ribuan Nakes,” terang dia.
Pembayaran insentif itu harapannya dapat cair setelah tim selesai melakukan perhitungan tersebut.
Menurut Agustina, jika itu merupakan perintah dari pemerintah pusat, Pemkot Semarang akan memenuhi kewajibannya.
“Kalau satu diberi (di bayarkan insentifnya), ya semuanya harus diberikan. Kalau ini adalah merupakan perintah dari pemerintah pusat, seharusnya kan kita akan segera bayar,” katanya.
Namun, meskipun keputusan tersebut sudah ada, Agustina menyatakan bahwa pembayaran akan secara hati-hati, agar tidak terjadi kesalahan.
Ia meminta semua pihak bersabar dan menunggu hasil dari tim yang tengah bekerja. “Kami menunggu keputusan Ombudsman dan hasil laporan dari tim kami untuk memastikan bahwa proses pembayaran ini berjalan sesuai dengan kekuatan fiskal kita,” tambahnya.
Sebelumnya, Ombudsman RI menerbitkan Rekomendasi mengenai belum bayar Insentif Tenaga Kesehatan Daerah (Inakesda) tahun 2021-2022 dalam penanganan pandemi Covid-19 oleh Pemerintah Kota Semarang. Adapun total kerugian akibat belum di bayarkannya Inakesda ditaksir sebesar Rp 9 miliar. (*)
Editor: Elly Amaliyah
