Scroll Untuk Baca Artikel
HeadlineJatengNasionalNews Update

Jalan Kabupaten Rusak, Pemkab Blora Ajukan Hutang Ratusan Miliar

×

Jalan Kabupaten Rusak, Pemkab Blora Ajukan Hutang Ratusan Miliar

Sebarkan artikel ini

BLORA, 8/11 (BeritaJateng.tv) – Sepanjang 439,45 KM jalur Kabupaten di Blora, Jawa tengah rusak parah, lebih-lebih di musim hujan layaknya saat ini, banyak kubangan air di mana mana.

Keluhan rusaknya jalur inipun lagi bermunculan dan jadi meningkat bersamaan datangnya musim hujan.

Advertisement
Scroll kebawah untuk lihat konten

“Jalan berasal dari Cabak menuju Bleboh melalui Desa Nglebur ini jika turun hujan membahayakan. Berkubang, licin, lebih-lebih jika telah malam tidak berani lewat. Semoga Pemkab sanggup segera memperbaiki,” ucap Suparno, warga Nglebur.

Hal yang serupa juga disampaikan Heru Trijatmiko, warga Dukuh Nglencong, Desa Doplang, Kecamatan Jati, yang mengeluhkan rusaknya jalur kabupaten ruas Kunduran-Doplang.

“Kerusakan jalur Kunduran-Doplang ini telah lama tidak tuntas tuntas perbaikannya, memang telah dicor berasal dari Kunduran. Tapi di kawasan tengah hutan menuju Doplang ini tetap terlampau parah. Jika hujan telah turun layaknya ini, kami tidak berani melalui bawa istri. Padahal ini jalur utama penghubung antar kecamatan. Semoga Pak Bupati sanggup mendengar kami,” kata Heru.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan area (DPUPR) Kabupaten Blora, Samgautama Karnajaya, saat dihubungi Jumat (5/11/2021), mengatakan saat ini setidaknya rusaknya jalur kabupaten menggapai 439,45 KM.

“Kerusakan selama 439,45 KM ini terdiri berasal dari rusaknya berat dan sedang, jika ditambah dengan rusaknya gampang maka jumlahnya bakal lebih panjang lagi,” ucap Samgautama.

“Butuh anggaran besar untuk memperbaikinya, sedang proyeksi pendanaan infrastruktur berasal dari APBD 2022 terhadap DPUPR cuma sanggup sebesar Rp 60 Miliar. Padahal kebutuhan pembangunan jalur rusak berat sebesar Rp 300 miliar,” lanjut Samgautama

Oleh karena itu, menurutnya, Pemerintah Kabupaten Blora konsisten mengupayakan memaksimalkan situasi kebolehan anggaran area untuk menangani rusaknya jalur yang konsisten ditagih masyarakat.

Keterbatasan anggaran inipun diiyakan oleh Plt. Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan, dan Aset Daerah (BPPKAD), Slamet Pamudji.

“Kemampuan keuangan area terhadap tahun anggaran 2022 mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun anggaran 2021 antara lain Penurunan DAU sebesar Rp 28,5 Miliar, DAK Fisik Turun sebesar Rp 54 Miliar, DBH Pusat turun sebesar Rp 13,7 Miliar, DBH Propinsi turun sebesar Rp 26 Miliar. Maka kami wajib memutar otak untuk melacak pos anggaran perbaikan jalur juga efisiensi,” terang Slamet Pamudji.

Tinggalkan Balasan