BLORA, 8/11 (BeritaJateng.tv) – Sepanjang 439,45 KM jalur Kabupaten di Blora, Jawa tengah rusak parah, lebih-lebih di musim hujan layaknya saat ini, banyak kubangan air di mana mana.
Keluhan rusaknya jalur inipun lagi bermunculan dan jadi meningkat bersamaan datangnya musim hujan.
“Jalan berasal dari Cabak menuju Bleboh melalui Desa Nglebur ini jika turun hujan membahayakan. Berkubang, licin, lebih-lebih jika telah malam tidak berani lewat. Semoga Pemkab sanggup segera memperbaiki,” ucap Suparno, warga Nglebur.
Hal yang serupa juga disampaikan Heru Trijatmiko, warga Dukuh Nglencong, Desa Doplang, Kecamatan Jati, yang mengeluhkan rusaknya jalur kabupaten ruas Kunduran-Doplang.
“Kerusakan jalur Kunduran-Doplang ini telah lama tidak tuntas tuntas perbaikannya, memang telah dicor berasal dari Kunduran. Tapi di kawasan tengah hutan menuju Doplang ini tetap terlampau parah. Jika hujan telah turun layaknya ini, kami tidak berani melalui bawa istri. Padahal ini jalur utama penghubung antar kecamatan. Semoga Pak Bupati sanggup mendengar kami,” kata Heru.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan area (DPUPR) Kabupaten Blora, Samgautama Karnajaya, saat dihubungi Jumat (5/11/2021), mengatakan saat ini setidaknya rusaknya jalur kabupaten menggapai 439,45 KM.
“Kerusakan selama 439,45 KM ini terdiri berasal dari rusaknya berat dan sedang, jika ditambah dengan rusaknya gampang maka jumlahnya bakal lebih panjang lagi,” ucap Samgautama.
“Butuh anggaran besar untuk memperbaikinya, sedang proyeksi pendanaan infrastruktur berasal dari APBD 2022 terhadap DPUPR cuma sanggup sebesar Rp 60 Miliar. Padahal kebutuhan pembangunan jalur rusak berat sebesar Rp 300 miliar,” lanjut Samgautama
Oleh karena itu, menurutnya, Pemerintah Kabupaten Blora konsisten mengupayakan memaksimalkan situasi kebolehan anggaran area untuk menangani rusaknya jalur yang konsisten ditagih masyarakat.
Keterbatasan anggaran inipun diiyakan oleh Plt. Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan, dan Aset Daerah (BPPKAD), Slamet Pamudji.
“Kemampuan keuangan area terhadap tahun anggaran 2022 mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun anggaran 2021 antara lain Penurunan DAU sebesar Rp 28,5 Miliar, DAK Fisik Turun sebesar Rp 54 Miliar, DBH Pusat turun sebesar Rp 13,7 Miliar, DBH Propinsi turun sebesar Rp 26 Miliar. Maka kami wajib memutar otak untuk melacak pos anggaran perbaikan jalur juga efisiensi,” terang Slamet Pamudji.
Menyikapi perihal ini, Bupati Arief Rohman, pun mengemukakan bahwa pihaknya telah laksanakan {beberapa|sebagian|lebih berasal dari satu} langkah manfaat melacak perlindungan anggaran berasal dari {beberapa|sebagian|lebih berasal dari satu} potensi layaknya CSR Perusahaan, DBH Migas, hingga mengupayakan mendapatkan perlindungan berasal dari Bojonegoro.
“Lobi-lobi telah kami lakukan. Pertamina kami minta untuk menolong membangun jalur Peting – Sumber. Terakhir Rabu tempo hari kami sowan ke Bupati Bojonegoro agar dibantu membangun jalur berasal dari Jembatan TBB menuju Bandara Ngloram. Doakan semoga disetujui,” ungkap Bupati, Jumat (5/11/2021).
Menurut Bupati, itu saja belum lumayan untuk menangani semua rusaknya jalur kabupaten. Maka pihaknya membangkitkan opsi utang atau hutang ke perbankan untuk mewujudkan idaman penduduk “Dalane Alus”.
“Inginnya penduduk semua jalur rusak sanggup segera dibangun, jika kebolehan anggaran kami terbatas dan tiap tiap tahun cuma ada anggaran tidak cukup lebih Rp 100 miliar, butuh berapa tahun sanggup selesai semuanya? Maka dengan skema pinjaman, rusaknya sanggup diperbaiki lebih maksimal,” papar Bupati Arief.
“Jadi konsep utang area ini untuk mempercepat pembangunan infrastruktur jalur di semua wilayah Kabupaten Blora yang di dalam situasi rusak berat dan banyak jadi keluhan masyarakat. Tidak cuma Blora, skema utang layaknya ini juga dilakukan Pemkab Grobogan, dan Sampang Jatim untuk membangun infrastrukturnya,” sambung Bupati.
“Kita ajukan persetujuan DPRD untuk pinjam anggaran Rp 250 miliar ke perbankan. Pinjaman ini cuma bakal dilakukan andaikan mendapatkan persetujuan DPRD,” lanjut Bupati.
Bupati Arief optimis jajaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Blora sanggup menyetujui kebijakan utang area yang diajukan oleh Pemerintah Kabupaten Blora tersebut.
Karena sejak awal dulu disampaikan oleh Bupati, sejak kali pertama dilantik dan telah {beberapa|sebagian|lebih berasal dari satu} kali disinggung di tiap tiap rapat Paripurna DPRD Blora.
“Kita optimis, jajaran dewan sanggup mengetahui situasi ini. Semua itu demi untuk mewujudkan ekspektasi rakyat yang tinggi perihal infrastruktur jalur yang baik. Jika jalur baik tentu bakal berdampak terhadap peningkatan ekonomi masyarakat. lalu lintas lancar agar memudahkan investasi masuk ke Blora,’’ papar Arief Rohman.
Ditambahkan, skema hutang area itu terhadap prinsipnya adalah pemampatan anggaran infrastruktur untuk tahun 2023 dan 2024, di mana bakal dilakukan sekaligus di tahun 2022. Dan caranya adalah dengan pinjaman.
Menurut Bupati, Multiplier Effect berasal dari pembangunan jalur bakal terlampau dirasakan oleh penduduk lebih awal layaknya kenaikan harga memproduksi pertanian, penurunan angka kematian Ibu dan Anak, dengan kelancaran transportasi bakal menekan biaya memproduksi distribusi dan juga meningkatkan produktivitas. (Her/El)
