SEMARANG, beritajateng.tv – Keluhan masyarakat mengenai kondisi Jalan Kalipancur di kawasan Manyaran langsung mendapat perhatian Pemerintah Kota Semarang.
Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng memastikan perbaikan terus berjalan. Sekaligus menyiapkan langkah jangka panjang agar kerusakan di jalur strategis tersebut tidak kembali terulang.
Jalan Kalipancur menjadi salah satu akses vital yang menghubungkan wilayah Semarang bawah dengan Kecamatan Gunungpati.
Setiap hari, melintas ribuan kendaraan di ruas jalan Kalipancur Semarang. Termasuk truk bermuatan berat yang menjadi salah satu faktor penyebab kerusakan badan jalan.
Menurut Agustina, menjaga keselamatan dan kenyamanan pengguna jalan menjadi prioritas utama pemerintah.
Karena itu, Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kota Semarang berupaya mempercepat penanganan pada titik-titik jalan yang mengalami kerusakan.
“Perbaikan fisik jalan yang rusak menjadi tanggung jawab DPU Kota Semarang dan tim teknis siap turun ke lapangan. Namun, agar persoalan ini benar-benar selesai, perlu sinergi dengan berbagai pihak karena menyangkut pengaturan lalu lintas hingga aktivitas angkutan tambang,” ujar Agustina.
Ia menegaskan, Pemkot Semarang tidak ingin perbaikan hanya sebatas menambal jalan yang rusak.
Menurutnya, akar persoalan juga harus diselesaikan agar anggaran perbaikan jalan dapat lebih efektif dan masyarakat tidak terus-menerus menghadapi kondisi jalan yang sama.
BACA JUGA: Satpol PP Sikat Kafe yang Kuasai Trotoar di Blok GM Semarang, Meja-Kursi Bakal Disita Jika Nekat
Salah satu langkah yang akan Pemkot lakukan ialah memperkuat koordinasi dengan Satlantas Polrestabes Semarang untuk meningkatkan pengawasan terhadap kendaraan yang membawa muatan melebihi batas ketentuan.
Kendaraan dengan beban berlebih akan mempercepat kerusakan konstruksi jalan sehingga perlu adanya penertiban secara konsisten.
Selain itu, Pemkot Semarang juga akan berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terkait aktivitas pertambangan.
Pasalnya, kewenangan perizinan dan pengawasan operasional usaha tambang berada di tingkat provinsi sehingga perlu sinergi agar aktivitas angkutan material tidak berdampak pada kerusakan infrastruktur jalan.
