“Kebijakan yang sifatnya kontroversial perlu dibuat list of priority, kemudian mana yang perli diselesaikan lebih dulu. Salah satunya zonasi, kesejahteraan guru, Kurikulum Merdeka, yang terkait dengan banyak hal,” jelas dia.
Kritik sistem zonasi, Edi sebut kualitas sekolah harus sama rata
Selain meminta Mendikdasmen tak langsung membuat gebrakan baru, Edi turut menyoroti zonasi yang menjadi polemik di dunia pendidikan.
“Soal sistem zonasi banyak yang protes, karena dianggap jadi salah satu sebab downgrade kualitas siswa,“ tegas dia.
Dalam hematnya, sistem zonasi tak berjalan baik selama ada perbedaan kualitas antarsekolah di Indonesia.
“Selama ada sekolah elit, sekolah favorit, dan tidak favorit, maka ortu akan selalu berupaya, fight, memasukan anaknya ke sekolah negeri yang teranggap favorit,” ucap dia.
Sebab, kata Edi, tak sedikit orang tua yang berpikir bahwa jika anaknya masuk ke sekolah negeri favorit, maka akan membentuk pola pikir anak itu dengan baik.
BACA JUGA: Menteri Pendidikan Baru, Ini Pesan dan Harapan Guru di Kota Semarang Soal Kurikulum Merdeka
Sehingga, kata dia, solusi yang bisa Mendikdasmen lakukan meskipun sulit ialah memenuhi standar yang sama untuk setiap sekolah.
“Solusi paling oke, walaupun gak mungkin dijalankan selama satu atau dua tahun, adalah memenuhi standar yang sama, kualitas sekolah disamakan,” tegas dia.
Lebih lanjut, Edi menuturkan kekurangan dari sistem zonasi. Tak lain ialah ada satu daerah yang memiliki banyak sekolah, namun daerah lainnya sepi sekolah.
“Kalau zonasi terhitung hanya zona atau jarak, maka akan ada sekolah yang gak ada siswa dan ada sekolah yang padat. Kecurangan bisa muncul, pemerintah mesti bisa buat strategi mapping soal ketersediaan sekolah,” tandas dia. (*)
Editor: Farah Nazila
