SEMARANG, beritajateng.tv – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memastikan akan mengawal percepatan operasional lima Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T), termasuk Karimunjawa, Kabupaten Jepara.
Langkah tersebut menyusul belum beroperasinya lima dapur Makan Bergizi Gratis atau MBG di wilayah 3T Jawa Tengah meski seluruh bangunan telah rampung sejak akhir 2025.
Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen alias Gus Yasin mengatakan, pemerintah daerah telah melaporkan kondisi tersebut kepada pemerintah pusat.
Namun, kata Gus Yasin, keputusan mengenai operasional SPPG tetap menjadi kewenangan Badan Gizi Nasional (BGN).
“Kalau SPPG kemarin kan sudah jelas dari pemerintah pusat bahwa untuk kawasan-kawasan khusus itu akan ditinjau. Jumlahnya di Jawa Tengah sendiri juga akan ditinjau,” ujar Gus Yasin saat beritajateng.tv jumpai di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Kota Semarang, belum lama ini.
BACA JUGA: Kejagung Setop Total Pendataan MBG, Cegah Penyalahgunaan Wewenang Oknum
Ia menjelaskan, sebelumnya Pemerintah RI sempat mewacanakan maksimal tujuh SPPG di setiap kecamatan. Namun, menurutnya, kebutuhan riil di lapangan masih akan pemerintah pusat evaluasi lebih lanjut.
“Kemarin ada wacana setiap kecamatan ada tujuh SPPG maksimal. Nah kalau kita menghitung kan ini banyakan. Nah, ini kita tunggu saja nanti dari pusat,” katanya.
Pemprov Jawa Tengah hanya dapat menyampaikan laporan dan kebutuhan daerah kepada pemerintah pusat.
“Karena yang bisa memutuskan itu kan dari pusat. Kita hanya melaporkan saja,” imbuhnya.
Pemprov Sebut Karimunjawa Memang Perlu Jadi Prioritas
Meski keputusan operasional berada di Pemerintah RI, Gus Yasin menegaskan Pemprov Jawa Tengah akan terus mengawal agar wilayah 3T seperti Karimunjawa memperoleh perhatian.
Ia menilai kawasan kepulauan tersebut memang membutuhkan percepatan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis.
“Untuk daerah-daerah seperti Karimunjawa yang memang di 3T, yang terkhususkan, ya kita kawal karena di sana membutuhkan,” tegasnya.
Sebelumnya, investor SPPG wilayah 3T Jawa Tengah mengungkapkan lima dapur MBG di Karimunjawa dan pesisir Kabupaten Demak belum juga beroperasi meski seluruh pembangunan, appraisal, inspeksi kesehatan lingkungan, hingga Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) telah rampung sejak akhir 2025.
Akibatnya, sebanyak 2.514 calon penerima manfaat di Desa Parang, Desa Nyamuk, Desa Kemujan, Kabupaten Jepara, serta Desa Tambak Goyo dan Desa Tambak Seklenting, Kabupaten Demak, hingga kini belum menerima manfaat Program Makan Bergizi Gratis.
Padahal seluruh persyaratan operasional, mulai dari pembangunan, appraisal, inspeksi kesehatan lingkungan hingga Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS), telah rampung.
Investor SPPG wilayah 3T Jawa Tengah, Rendra Bayu, mengaku kini hanya menunggu kepastian dari Badan Gizi Nasional (BGN) mengenai kapan lima dapur tersebut mulai beroperasi. Hal itu Rendra ungkap saat beritajateng.tv jumpai di Kota Semarang, Selasa, 30 Juni 2026.
“Harapannya untuk BGN sendiri, kapan lagi kita harus merealisasikan 3T ini untuk jalan? Karena iri, Pak, iri. Adik-adik atau saudara kita yang memang jauh di sana melihat dari TV atau media sosial atau ketika pulang ke Jepara melihat teman-temannya yang SD, SMP sudah dapat MBG. Nah, di sana itu benar-benar enggak dapat,” ujar Rendra.
BACA JUGA: Harga Ayam dan Telur Anjlok, Ahmad Luthfi Wajibkan Dapur MBG di Jawa Tengah Beli Produk Lokal
Menurutnya, persoalan yang kini menjadi perhatian bukan semata investasi, melainkan masyarakat di wilayah kepulauan yang justru belum menikmati program yang sejak awal pemerintah gadang-gadang memprioritaskan daerah 3T.
“Kalau mungkin dikatakan [faktor] bisnis ya mungkin ada, kemudian kalau dari kemaslahatannya juga boleh. Yang paling penting itu masyarakat di sana bisa segera menikmati MBG,” katanya. (*)
Editor: Farah Nazila
