“Pertanyaannya, apa manfaat informasi [seremonial] itu bagi masyarakat? Bikin rilis itu [pakai bahasa] seperti kita ngobrol sehari-hari. Jangan terlalu formal dan sulit dipahami,” katanya.
Ia mengingatkan pengelola media pemerintah daerah agar tidak lambat merespons isu publik, terutama di tengah maraknya hoaks, disinformasi, dan manipulasi konten digital.
“Kalau pemerintah lambat merespons, krisis komunikasi bisa cepat membesar,” tegasnya.
Pemprov Jateng Akui Distribusi Konten Jadi Tantangan
Kepala Bagian Humas dan Protokol Pemprov Jawa Tengah, Dicky Adinurwanto, mengakui tantangan terbesar komunikasi publik saat ini bukan lagi produksi konten, melainkan pendistribusian informasi agar tepat sasaran.
“Kadang kita merasa kontennya biasa saja, tapi view-nya tinggi. Sebaliknya, yang menurut kita bagus malah sepi,” katanya.
Ia menjelaskan Humas Pemprov Jateng setiap hari melakukan analisis media. Hal ini untuk memantau isu publik, tren percakapan masyarakat, hingga aduan warga yang berkembang di media sosial.
“Setiap hari kita pantau suara masyarakat. Isu apa yang berkembang, apa yang perlu dijelaskan, apa yang harus direspons,” ujarnya.
Menurutnya, pemerintah saat ini harus berhenti hanya mengglorifikasi capaian sendiri dan mulai memahami kebutuhan informasi masyarakat.
“Jangan sibuk bicara apa yang sudah kita kerjakan. Tapi masyarakat sebenarnya butuh tahu apa?” katanya.
Ia mencontohkan rilis pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah sebesar 5,89 persen tidak akan bermakna jika tidak ada terjemahan dalam bahasa yang dekat dengan kehidupan warga.
“Kalau cuma bilang ekonomi tumbuh 5,89 persen, ibu-ibu di pasar belum tentu paham. Tapi kalau dijelaskan itu karena UMKM dan kuliner berkembang, itu lebih relate,” ujarnya.
Minta Pemerintah Tak Terjebak Kejar Viral
Sementara itu, Tenaga Ahli Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomdigi), Riant Nugroho, justru mengingatkan pemerintah agar tidak terjebak mengejar popularitas di media sosial.
Menurutnya, ukuran keberhasilan komunikasi pemerintah bukan jumlah viewers atau viralitas konten.
“Pemerintah itu bukan mencari popularitas. Jangan sampai pejabat malah jadi konten kreator,” kata Riant.
