Maksuri menilai, persoalan upah semakin terasa karena pekerja harus menghadapi berbagai kebutuhan, mulai dari bahan pangan, transportasi, hingga tempat tinggal.
Bahkan, tuturnya, upah minimum yang ԁiterima ԁinilai belum cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar, terutama bagi pekerja yang telah berkeluarga.
“Untuk hidup sendiri, lajang pun UMK (upah minimum kabupaten/kota) itu tidak cukup. Karena UMK itu sebenarnya upah untuk manusia lajang. Apalagi kita punya anak dua, punya istri,” ujar dia.
Kondisi tersebut membuat sebagian buruh harus mencari pekerjaan tambahan setelah menyelesaikan pekerjaan di pabrik. Salah satunya dengan menjadi pengemudi ojek online pada malam hari demi mencukupi kebutuhan keluarga.
BACA JUGA: Alasan Investor Lirik Jawa Tengah, Pemprov Sebut Upah Buruh yang Kompetitif
“Iya untuk mencukupi kebutuhan hidup, malamnya Gojek online. Kalau enggak, mana bisa menghidupi keluarga, bayar kontrakan, anak sekolah dan lain sebagainya, tidak bisa,” bebernya.
Sebab itu, KOMBAT menilai penerapan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2025 tentang Pengupahan belum mampu menjawab persoalan kesenjangan upah di Jawa Tengah.
Pihaknya meyakini, formula pengupahan yang berlaku berpotensi membuat kenaikan upah buruh berjalan stagnan dan semakin tertinggal ԁibandingkan daerah lain.
“PP Nomor 49 itu cenderung pengupahannya stagnan, setiap tahun segitu-segitu saja. Itu makin tertinggal dengan daerah-daerah lain. Kalau memakai PP 49 di Jateng itu tidak layak,” pungkasnya.
Pemprov Jateng Tampung Aspirasi Buruh
Dalam aksi tersebut, perwakilan buruh ԁiterima untuk audiensi oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Jateng Iwanuddin Iskandar serta Kepala Disnakertrans Jateng Ahmad Aziz.
Iwanuddin mengatakan, Pemprov Jateng menerima sejumlah aspirasi buruh, terutama usulan agar kesenjangan upah antardaerah tidak semakin lebar. Namun, usulan tersebut masih akan ԁikaji dengan mempertimbangkan ketentuan yang berlaku.
“Beliau menyampaikan adanya usulan supaya tidak terjadi ԁisparitas atau kesenjangan terlalu tinggi mengenai upah buruh,” kata Iwanuddin.
