Yudi juga menyoroti minimnya sosialisasi kebijakan sebelum opsen pemberlakuan PKB. Menurutnya, pemerintah belum cukup melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan yang berdampak langsung pada pengeluaran warga.
“Setahu saya belum ada sosialisasi secara masif. Kemudian, menjaring pendapat masyarakat seperti apa sebelum memutuskan kebijakan,” katanya.
Ia menilai kebijakan opsen PKB bersifat menyeluruh, namun dampaknya tidak dirasakan secara merata. Menurut Yudi, beban tersebut justru lebih berat masyarakat kelas menengah rasakan yang menggunakan kendaraan untuk kebutuhan kerja dan aktivitas sehari-hari.
“Opsen kan tertuju untuk semua, tapi dampaknya tentu lebih masyarakat biasa rasakan ketimbang masyarakat atas. Bagi mereka yang pakai mobil biasa untuk harian dan bekerja, opsen yang tinggi sangat memberatkan,” ujarnya.
BACA JUGA: Opsen Pajak Kendaraan Dongkrak APBD, Penerimaan Kota Solo dan Semarang Naik di Atas 50 Persen
Terkait klaim bahwa opsen PKB akan memperkuat kemandirian fiskal daerah karena langsung masuk ke kas pemerintah kabupaten/kota, Yudi mengaku belum merasakan manfaat yang sepadan di lapangan, khususnya di Kota Semarang.
Berdasarkan data Bapenda Jawa Tengah, penerimaan bagi hasil PKB Kota Semarang tercatat Rp192,33 miliar pada tahun 2024 sebelum penerapan opsen. Di 2025, penerimaan opsen PKB Kota Semarang naik menjadi Rp301,04 miliar atau bertambah sekitar Rp110 miliar, setara kenaikan 56,52 persen.
Ia justru mempertanyakan urgensi penambahan sektor pajak baru, apabila hasil pajak yang sudah ada dapat dibagi secara proporsional antara pemerintah provinsi dan pemerintah kota.
“Daripada membebani masyarakat dengan opsen atau menambah sektor pajak baru dengan dalih pendapatan pemerintah kota, lebih masuk akal kalau hasil pajak kendaraan bermotor yang selama ini masuk ke pemerintah provinsi saja bagilah ke pemerintah kota, tentu dengan persentase yang proporsional,” katanya.
Yudi juga mengkritik kinerja pembangunan yang ia nilai belum optimal, baik di tingkat provinsi maupun kota.
