“Kalau kita bicara regulasi, kita tidak kurang kurangnya. Kalau kita bicara anggaran, berapa anggaran yang kita bahas setiap tahun untuk koperasi dan UMKM kita di Jateng?” bebernya.
Meskipun begitu, lanjut Wibowo, tanpa ada kebijakan yang tegas dari Pemerintah Pusat, maka KUD maupun koperasi produsen hanya berkutat di situ-situ saja.
“Seperti saat kita kecil dulu, pegawai KUD itu dulu bangga, dibanggakan masyarakat. Itu karena keberpihakan dari pemerintah kala itu terhadap gerakan koperasi, terutama koperasi petani,” jelasnya.
Sehingga, permasalahan ini jadi catatan sekaligus evaluasi jelang Hari Koperasi Nasional (Harkopnas) ke 77 yang jatuh Juli mendatang.
Lebih lanjut, Wibowo menyebut Rancangan Perda (Raperda) Koperasi dan UMKM yang tengah dirancang oleh Bappemperda.
BACA JUGA: Fantastis! Intervensi Serentak Pencegahan Stunting di Jateng Sudah Capai 1,4 Juta Orang
Menurutnya, Raperda yang diinisiasi oleh Bappemperda itu akan membangkitkan pamor koperasi dan juga semakin berpihak kepada petani hingga nelayan.
“Keberpihakan teman-teman ke koperasi petani dan nelayan itu luar biasa. Ada perda tentang petani dan penambak garam. Jadi setiap aktivitas penggaraman itu tidak selalu menjadi korban dari fluktuasi harga,” tandasnya. (*)
Editor: Farah Nazila
