SEMARANG, beritajateng.tv – Kabupaten Kendal masih menjadi wilayah dengan permintaan rumah subsidi tertinggi di Jawa Tengah sepanjang 2026. Tingginya kebutuhan hunian didorong oleh pesatnya perkembangan kawasan industri yang menyerap ribuan tenaga kerja setiap tahun.
Ketua Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat (Himperra) Jawa Tengah, Sugiyatno, mengatakan serapan rumah subsidi paling besar masih berada di Kabupaten Kendal, terutama di Kecamatan Kaliwungu dan Kaliwungu Selatan yang menjadi kawasan penyangga industri.
“Serapan paling banyak masih di Kendal, terutama di Kecamatan Kaliwungu Selatan dan Kaliwungu,” kata Sugiyatno saat beritajateng.tv temui di kantornya belum lama ini.
Selain Kendal, daerah dengan permintaan rumah subsidi yang terus meningkat adalah kawasan Solo Raya, serta Kabupaten Pekalongan. Menurutnya, daerah-daerah tersebut memiliki karakteristik yang sama, yakni berkembang sebagai kawasan industri yang membutuhkan banyak tenaga kerja.
“Selain Kendal, sekarang Solo Raya cukup bagus. Kemudian Kabupaten Pekalongan juga permintaannya tinggi,” ujarnya.
BACA JUGA: Rumah Subsidi Terancam Makin Mahal, Himperra Jateng: Harga Material Bangunan Naik 20 Persen
Sugiyatno menjelaskan, mayoritas pembeli rumah subsidi merupakan pekerja yang beraktivitas di kawasan industri. Pertumbuhan investasi dan berdirinya pabrik-pabrik baru membuat kebutuhan hunian terjangkau terus meningkat dari tahun ke tahun.
“Yang jelas karena kawasan industri. Kebanyakan konsumennya adalah teman-teman yang bekerja di kawasan industri,” jelasnya.
Ia mencontohkan perkembangan kawasan industri di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kendal maupun Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB) yang mulai beroperasi penuh. Seiring bertambahnya jumlah perusahaan dan tenaga kerja, permintaan rumah subsidi di wilayah sekitar ikut mengalami peningkatan signifikan.
“Kalau melihat perkembangan pabrik di KEK maupun kawasan Batang, setelah mereka berproduksi, karyawannya pasti akan mencari rumah. Jadi peningkatannya cukup signifikan setiap tahun,” katanya.
Sementara itu, secara keseluruhan realisasi pembangunan rumah subsidi melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) di Jawa Tengah hingga Juni 2026 telah mencapai 6.964 unit. Dari jumlah tersebut, kontribusi anggota Himperra Jateng mencapai 2.786 unit.
Menurut Sugiyatno, selama kawasan industri di Jawa Tengah terus berkembang, permintaan rumah subsidi di wilayah penyangga industri perkiraannya masih akan menjadi yang tertinggi dalam beberapa tahun ke depan.
Namun, tingginya permintaan hunian murah kini mulai menjadi tantangan baru bagi para pengembang. Memasuki 2026, pengembang dihadapkan pada kondisi sulit karena kebutuhan rumah terus meningkat, sementara ketersediaan lahan semakin terbatas akibat penerapan aturan Lahan Sawah Dilindungi (LSD) dan Lahan Baku Sawah (LBS).
Sugiyatno menjelaskan, salah satu hambatan terbesar yang kini dihadapi pengembang adalah semakin sempitnya ruang pengembangan hunian. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh penerapan aturan LSD dan LBS, meski dalam Rancangan Tata Ruang Wilayah (RTRW), sejumlah kawasan yang menjadi incaran sebelumnya telah diproyeksikan sebagai area permukiman.
“Misal Boja dulu wilayah pengembangan permukiman, sekarang sudah enggak karena terganjal LSD,” sambungnya.
BACA JUGA: Program Rumah Subsidi Bantu Ribuan ASN MBR di Pati Wujudkan Hunian Layak
Developer juga mengaku ekspansi atau pergeseran realisasi tak bisa terlaksana. Sebab, masyarakat menginginkan ketersediaan rumah di Kendal karena dekat dekat Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kendal maupun kawasan industri Wijaya Kusuma Semarang.
“Harapan satu-satunya ya perubahan RTRW. Ploting ulang buat kawasan permukiman. Karena ketersediaan permukiman harus mengikuti permintaan dan lahan,” pungkasnya. (*)
Editor: Farah Nazila
