Jateng

Kejar Panen 10,5 Juta Ton pada 2026, Distanbun Wanti-wanti Masifnya Alih Fungsi Lahan di Jateng

×

Kejar Panen 10,5 Juta Ton pada 2026, Distanbun Wanti-wanti Masifnya Alih Fungsi Lahan di Jateng

Sebarkan artikel ini
Banjir Sawah | Alih Fungsi Lahan | Distanbun 2026
Kepala Distanbun Jawa Tengah, Defransisco Dasilva Tavares, saat dijumpai di lantai 4 Kantor DPRD Provinsi Jawa Tengah, Kota Semarang, Kamis, 24 Juli 2025 sore. (Made Dinda Yadnya Swari/beritajateng.tv)

SEMARANG, beritajateng.tv – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menargetkan produksi gabah kering giling (GKG) mencapai 10,5 juta ton pada 2026.

Target tersebut melampaui rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) dan disiapkan untuk menguatkan posisi Jawa Tengah sebagai lumbung pangan nasional.

Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah, Defransisco Dasilva Tavares, menyebut penyusunan target itu sejalan dengan arah kebijakan Gubernur Jawa Tengah.

BACA JUGA: Pusdataru Jateng Ungkap Alih Fungsi Lahan jadi Pemicu Banjir Bandang Guci Tegal

“Prioritas kami sesuai dengan Pak Gubernur, Jawa Tengah menjadi lumbung pangan pendukung lumbung pangan nasional. Oleh karena itu target kami enggak main-main, sampai 10,5 juta ton GKG,” ujar Fransisco saat beritajateng.tv hubungi via WhatsApp, Rabu, 14 Januari 2026.

Menurutnya, capaian tersebut dinilai realistis jika produksi daerah lain tidak mengalami lonjakan signifikan. Ia menjelaskan, GKG atau gabah kering giling merupakan gabah yang siap digiling dan menjadi indikator utama produksi beras.

“Kalau Jawa Barat dan Jawa Timur tetap seperti tahun ini, walaupun sudah tinggi, Jawa Tengah bisa bersaing dan mudah-mudahan bisa jadi nomor satu,” katanya.

Alih Fungsi Lahan Jadi Tantangan Terbesar, Jateng Tertinggi Secara Nasional

Di balik target produksi tinggi itu, Fransisco mengakui Jawa Tengah menghadapi tantangan serius berupa alih fungsi lahan pertanian. Ia menyebut, Jawa Tengah saat ini menjadi provinsi dengan angka alih fungsi lahan tertinggi.

Berdasarkan data ATR/BPN, kata dia, luas lahan pertanian di Jawa Tengah terus menyusut dalam beberapa tahun terakhir.

“Alih fungsi lahan ini jadi tantangan terbesar di Jawa Tengah. Kita nomor satu yang paling besar alih fungsinya. Dari 2019 ke 2024 itu sudah turun sekitar 62.000 hektare. Dari 2024 ke 2025 turun lagi sekitar 17.000 hektare,” kata Fransisco.

Alih fungsi lahan tersebut, menurutnya, mayoritas berubah menjadi bangunan nonpertanian. “Kebanyakan beralih ke bangunan. Ada yang jadi perumahan, gudang, pom bensin, dan sebagainya,” jelasnya.

Ia menegaskan, kondisi tersebut sangat berisiko terhadap ketahanan dan swasembada pangan Jawa Tengah. Dalam kesempatan itu, Fransisco turut mengingatkan penegakan aturan terkait alih fungsi lahan harus berlangsung secara ketat. Dalam regulasi yang berlaku, alih fungsi lahan pertanian wajib disertai penggantian lahan dengan luasan tiga kali lipat.

“Jika lahan terus beralih fungsi, ini sangat berbahaya buat swasembada pangan kita. Karena lahan itu faktor utama. Kalau mengalihfungsikan lahan, harus menggantikan tiga kali lipat dari luasnya. Kalau lahan irigasi, harus cari lahan irigasi juga; kalau melanggar, bisa kena pidana,” ujarnya.

Menurut Fransisco, penegakan hukum menjadi kunci agar target produksi pangan tidak terganggu. “Kalau tidak tegakkan, bisa repot nanti suplai pangan ke rumah-rumah,” katanya.

Fransisco menjelaskan, produksi pangan penentunya tidak hanya luas lahan, tetapi juga produktivitas. Ia menyebut, produksi merupakan hasil perkalian antara luas panen dan produktivitas. Upaya peningkatan produktivitas berjalan melalui pemanfaatan teknologi pertanian.

“Produksi itu kan perkalian antara luas panen kali produktivitas. Luas panen tergantung luasan lahan, tapi produktivitas bisa kita tingkatkan. Produktivitas dipengaruhi oleh benih yang bagus, pupuk, dan teknologi yang kita aplikasikan,” katanya.

Dengan strategi tersebut, Dinas Pertanian dan Perkebunan berharap penyusutan lahan tidak langsung berbanding lurus dengan penurunan produksi.

Regenerasi Petani di Jateng Masih Minim, Dinas Pertanian dan Perkebunan Jateng Dorong Petani Zilenial

Selain persoalan lahan, regenerasi petani juga menjadi perhatian pemerintah provinsi. Fransisco mengakui jumlah petani muda di Jawa Tengah masih sangat terbatas.

“Regenerasi petani ini jadi prioritas Pak Gubernur. Kami dorong petani milenial dan generasi Z sebagai penggerak pertanian,” ujarnya.

Ia menyebut Dinas Pertanian dan Perkebunan memperkenalkan istilah petani zilenial, gabungan generasi Z dan milenial, untuk kelompok usia produktif.

“Sekarang generasi Z sudah masuk umur 19 sampai 39 tahun. Kita sebut saja zilenial,” katanya.

BACA JUGA: Jaga Ketahanan Pangan Nasional, Wamentan Sudaryono: Stop Alih Fungsi Lahan Pertanian

Namun demikian, jumlah petani zilenial yang sudah mendapat pelatihan masih sangat kecil daripada total petani di Jawa Tengah.

“Yang sudah kami latih itu sekitar 8.000 orang. Sementara total petani kita hampir 4 juta. Jadi itu baru sekitar 0,2 persen,” ungkap Fransisco.

Untuk mempercepat regenerasi, Dinas Pertanian dan Perkebunan mengubah pola pelatihan dengan sistem jemput bola. Ia berharap petani zilenial yang jumlahnya masih terbatas itu dapat menjadi motor penggerak pertanian di Jawa Tengah.

“Sekarang kami tidak hanya melatih di balai pelatihan, tapi pakai sistem mobile training unit. Kami datangi langsung ke lokasi-lokasi. Mereka sedikit, tapi harus bisa menggerakkan petani yang lain,” pungkasnya. (*)

Editor: Mu’ammar R. Qadafi

Simak berbagai berita dan artikel pilihan beritajateng.tv dengan bergabung ke saluran kami.

Gabung Channel WhatsApp