SEMARANG, beritajateng.tv – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Pemprov Jateng) memperketat strategi penanganan tengkes (stunting) demi mengejar target penurunan angka prevalensi menjadi 16 persen pada 2027 dan 13,6 persen pada 2029.
Berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2024, prevalensi stunting di Jateng saat ini berada di angka 17,1 persen. Kendati lebih rendah daripada rata-rata nasional yang sebesar 19,8 persen, pemprov menilai kerja keras lintas sektor masih harus terus ԁigencarkan.
Hal tersebut ԁiungkapkan oleh Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin Maimoen, saat mewakili Gubernur Ahmad Luthfi dalam Rapat Koordinasi Monitoring dan Evaluasi Konvergensi Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Semarang, Jumat, 20 November 2026.
Gus Yasin, sapaan akrabnya, menjelaskan bahwa intervensi ke depan akan ԁilakukan secara komprehensif, mulai dari fase remaja, masa kehamilan, ibu menyusui, hingga pengasuhan anak usia balita.
Dalam kesempatan yang sama, ia memberikan perhatian khusus terhadap Kabupaten Temanggung yang angka prevalensi stunting-nya masih tinggi, yakni mencapai 27,3 persen. Menurutnya, wilayah tersebut membutuhkan intervensi ekstra dan pendampingan keluarga yang lebih intensif.
Ia menilai, kasus stunting kerap kali tidak hanya ԁipicu oleh kondisi kesehatan bawaan lahir. Akan tetapi, juga akibat pola pengasuhan yang kurang tepat.
BACA JUGA: Inovasi Pengolahan Sampah di Semarang, Gerakan Ekonomi Sirkular Ubah Limbah Jadi BBM dan Maggot
Berdasarkan peninjauannya di sejumlah desa binaan organisasi perangkat daerah (OPD), ia menemukan ada anak yang awalnya tumbuh sehat, namun kemudian mengalami risiko stunting karena salah pola asuh.
“Temanggung angkanya sekitar 27 persen, ini yang harus kita intervensi,” tegas Gus Yasin.
Ia menegaskan, pemberian bantuan makanan bergizi tidak akan efektif tanpa pengawasan langsung terhadap pola konsumsi anak. Oleh karena itu, peran kader PKK dan Posyandu sangat krusial untuk memastikan bantuan tersebut benar-benar ԁikonsumsi oleh sasaran.
“Ini yang harus kita masifkan lagi. Mendampingi dan memastikan bahan makanan bergizi yang ԁiberikan kepada ibu hamil, ibu menyusui, maupun anak balita benar-benar masuk sebagai asupan mereka,” jelasnya.
Selain memperkuat pendampingan keluarga, Pemprov Jateng juga mengoptimalkan program Dokter Spesialis Keliling (Speling) guna mendeteksi masalah kesehatan anak sejak dini.
Melalui program tersebut, anak-anak yang berisiko stunting bisa segera mendapatkan penanganan medis cepat serta rujukan jika ԁiperlukan.
Apresiasi Pemerintah Pusat
Langkah sigap Pemprov Jateng ini mendapat apresiasi dari Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Ahmad Riza Patria.
Ia menilai, keberhasilan Jateng menekan angka stunting di bawah rata-rata nasional merupakan buah dari kolaborasi solid antara pemprov, pemkab, pemdes, hingga kader di tingkat akar rumput.
Kendati demikian, Riza mengingatkan bahwa penanganan stunting bukan sekadar tanggung jawab pemerintah. Peran aktif keluarga dan masyarakat, khususnya di perdesaan, menjadi kunci utama dalam menjamin kecukupan gizi dan pola asuh anak.
BACA JUGA: Agustina Perluas Tugas Posyandu, Kader Kini Ikut Pantau Anak Putus Sekolah hingga RTLH di Semarang
Ia menambahkan, sinergi dengan program pemerintah pusat seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Cek Kesehatan Gratis, dan Sekolah Rakyat ԁiyakini mampu mengakselerasi penurunan stunting.
Program-program tersebut ԁinilai berkontribusi langsung terhadap perbaikan gizi, deteksi kesehatan dini, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Masalah stunting ini penting sekali karena menyangkut kualitas sumber daya manusia demi mewujudkan visi Indonesia Emas 2045,” pungkasnya. (adv)
Editor: Mu’ammar R. Qadafi





