SEMARANG, beritajateng.tv – Dinas Pertanian dan Peternakan Jawa Tengah mengkhawatirkan produksi padi di wilayahnya turun lebih dari 4 persen jika kemarau ekstrem berlangsung dalam waktu lama.
Kekhawatiran tersebut muncul lantaran panas ekstrem dinilai dapat membuat lahan pertanian lebih cepat kering, terutama pada sawah yang masih mengandalkan air hujan.
Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Jawa Tengah Defransisco Dasilva Tavares mengatakan, pada tahun-tahun sebelumnya produksi padi Jawa Tengah sudah mengalami penurunan sekitar 4-5 persen akibat kombinasi kekeringan, banjir, hingga serangan organisme pengganggu tumbuhan (OPT).
Menurutnya, kondisi kemarau tahun ini perlu terwaspadai karena persoalannya bukan hanya mengenai panjangnya musim kemarau, tetapi juga tingginya suhu.
Hal tersebut Tavares ungkap saat beritajateng.tv jumpai di Kantor DPRD Provinsi Jawa Tengah, Kota Semarang, Selasa, 11 Agustus 2026 sore.
“Kekeringan tahun ini sebetulnya bukan masalah panjang atau lamanya kemarau, tapi masalah panas atau teriknya. Dalam waktu singkat saja, suhu panas ekstrem langsung membuat tanah retak dan kering kerontang,” ujar Tavares.
Ia berharap musim hujan dapat segera datang sehingga dampak kekeringan terhadap pertanian tidak semakin meluas.
“Mudah-mudahan kemaraunya tidak panjang dan maksimal di bulan Oktober sudah turun hujan,” katanya.
Tavares mengatakan, apabila kemarau ekstrem berlangsung lama, penurunan produksi padi di Jawa Tengah berpotensi lebih besar daripada tahun-tahun sebelumnya.
“Tentu masih memengaruhi. Pada tahun-tahun sebelumnya, gabungan dampak dari kekeringan, banjir, hingga serangan OPT itu membuat penurunan produksi padi sekitar 4 sampai 5 persen. Tapi kalau kemarau ekstrem tahun ini berlangsung lama, saya juga khawatir penurunannya bisa lebih dari itu,” tuturnya.
26 Persen Sawah Jateng Tadah Hujan, Grobogan dan Wonogiri Paling Banyak
Salah satu tantangan menghadapi musim kemarau berada pada lahan sawah yang masih bergantung terhadap curah hujan. Tavares menyebut sekitar 26 persen lahan sawah di Jawa Tengah merupakan lahan tadah hujan. Sementara 74 persen lainnya merupakan lahan irigasi.
Adapun total luas baku lahan sawah Jawa Tengah mencapai sekitar 970.000 hektare.
“26 persen lahan kita adalah lahan tadah hujan yang hanya mengandalkan air hujan, sedangkan 74 persen sisanya merupakan lahan irigasi,” jelasnya.
Menurut Tavares, lahan tadah hujan umumnya akan teralihkan untuk menanam varietas padi yang lebih sesuai dengan kondisi lahan kering ketika memasuki musim kemarau. Salah satunya yakni Padi Gogo.
“Lahan tadah hujan ini biasanya akan dialihkan untuk ditanami varietas Padi Gogo, yakni padi yang memang dikhususkan untuk lahan kering,” katanya.
BACA JUGA: Pertahankan Status Lumbung Pangan Nasional, Jateng Petakan Wilayah Rawan Kekeringan
Ia menjelaskan, Padi Gogo memiliki karakteristik berbeda dengan varietas padi yang biasa di tanam di sawah.
“Berbeda dengan varietas Inpari 32 yang biasa ditanam di sawah, Padi Gogo ini teksturnya pera, tidak pulen. Di daerah Sumatra justru banyak yang suka Padi Gogo karena kadar gulanya diyakini lebih rendah dibandingkan beras yang pulen,” terang Tavares.
Lahan tadah hujan tersebut paling banyak tersebar di Kabupaten Grobogan dan Wonogiri. Jika kondisi lahan sudah tidak memungkinkan untuk ditanami padi, petani akan memilih komoditas lain seperti palawija.
“Kalau memang sudah sama sekali tidak bisa tertanami padi, para petani biasanya akan beralih menanam palawija. Misalnya di Demak mereka akan beralih menanam kacang hijau, sedangkan di Kendal banyak yang beralih menanam tembakau,” ujarnya.
Petakan Titik Kekeringan
Untuk mengantisipasi dampak kekeringan, Dinas Pertanian dan Peternakan Jawa Tengah telah memetakan lahan yang berpotensi mengalami kekeringan sekaligus mencari sumber air terdekat.
Pemetaan terlaksana dengan menggabungkan atau overlay peta kekeringan dengan peta sumber air milik Dinas Pekerjaan Umum (PU).
“Dari situ kita bisa melihat koordinat lahan yang berpotensi kekeringan dengan jarak ke sumber air terdekatnya,” kata Tavares.
Setelah titik rawan kekeringan teridentifikasi, bantuan sesuai kondisi wilayah. Bantuan tersebut antara lain berupa pompa air serta pembangunan sumur dangkal maupun sumur dalam.
Dinas Pertanian dan Peternakan juga berkoordinasi dengan Kementerian Pertanian untuk penyediaan pompa, sumur, hingga jaringan pendukungnya.
“Bantuan paling banyak berupa pompa air. Ada juga bantuan pembuatan sumur, baik sumur dangkal maupun sumur dalam,” jelasnya.
Di lapangan, bantuan tersebut terkenal dengan istilah Irigasi Pompa (Irpom) dan Irigasi Perpipaan (Irpip). Tavares mencontohkan penanganan di Kendal dan Magelang. Air dari sungai dipompa dan dinaikkan agar dapat dialirkan menuju lahan pertanian.
“Petani yang dulunya sampai menangis karena tidak bisa menanam, sekarang akhirnya bisa menanam. Titik krusialnya memang ada pada pencarian letak sumber air tersebut,” tuturnya.
Namun, kondisi setiap daerah berbeda. Di Grobogan, sumber air yang diandalkan salah satunya berasal dari Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS). Ia menerangkan, pembangunan sumur di wilayah tersebut harus menggunakan sumur dalam sehingga membutuhkan waktu lebih lama.
“Kalau mau membuat sumur harus sumur dalam, padahal membuat sumur dalam memakan waktu. Sementara kita dalam pengejaran waktu tanam,” katanya.
Sementara di sejumlah wilayah Tegal, kebutuhan air dapat terpenuhi melalui sumur dangkal. Bahkan, petani bersedia melakukan pengeboran secara mandiri, sedangkan pompa dan pipa, pemerintah yang membantu.
Bagi petani yang masih membutuhkan bantuan, pengajuan dapat terlaksana melalui Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL).
“Dari PPL kemudian pihak kabupaten/kota ketahui, kemudian lapor kepada kita di provinsi. Setelah kita verifikasi, laporannya akan diteruskan ke BSIP selaku perwakilan Kementerian Pertanian di provinsi,” jelas Tavares.
Setelah tersetujui, bantuan akan diberikan kepada petani. Sumber bantuan dapat berasal dari pemerintah pusat melalui Kementan, Pemprov Jawa Tengah maupun pemerintah kabupaten/kota.
52 Persen Saluran Irigasi Jateng Masih Berupa Tanah
Selain menyediakan sumber air alternatif, Dinas Pertanian dan Peternakan juga melakukan perbaikan jaringan irigasi untuk mendukung ketersediaan air bagi lahan pertanian. Tahun ini, Dinas Pertanian dan Peternakan Jawa Tengah menargetkan pengerjaan sekitar 334 unit Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier (RJIT).
“Untuk RJIT itu memang ada di ranah kami. Tahun ini targetnya cukup banyak, ada sekitar 334 unit yang sedang dalam proses,” ungkapnya.
Sebagian pekerjaan tersebut sudah selesai, sementara lainnya masih berjalan dan dalam tahap verifikasi Calon Petani Calon Lokasi (CPCL). Tavares mengatakan setiap lokasi harus memiliki koordinat yang jelas, foto open camera, hingga data poligon agar pembangunan tepat sasaran.
Di sisi lain, kondisi jaringan irigasi Jawa Tengah masih menjadi tantangan. Sekitar 52 persen saluran irigasi disebut masih berupa tanah dan belum permanen.
“Kalau hitung panjangnya, itu kira-kira mencapai 13 juta meter,” ujarnya.
BACA JUGA: Pemprov Jateng Usulkan Pemekaran Brebes Selatan, Efektifkan Layanan Publik Jadi Alasan Utama
Tavares membenarkan, keterbatasan anggaran membuat perbaikan jaringan irigasi tidak bisa terlaksana sekaligus. Ia menilai pembangunan jaringan irigasi juga harus di sinkronkan dengan kondisi jaringan primer dan sekunder yang menjadi kewenangan PU maupun BBWS.
“Percuma kita bangun jaringan irigasi tersier kalau saluran sekunder dan primer dari PU atau BBWS airnya tidak ada,” katanya.
Sebab itu, Dinas Pertanian dan Peternakan memprioritaskan pembangunan pada lokasi yang sumber airnya sudah terpastikan tersedia.
“Jadi, kita memprioritaskan perbaikan pada lokasi yang ketersediaan sumber airnya sudah pasti,” terang Tavares.
Untuk pembiayaan, Pemprov Jawa Tengah mengalokasikan APBD untuk 334 unit jaringan irigasi tersier. Selain itu, pemerintah pusat melalui APBN juga memberikan alokasi untuk pengerjaan yang jumlahnya mencapai ribuan unit.
“Nilainya bervariasi tergantung panjang irigasinya, mungkin rata-rata sekitar Rp100 juta per unit. Saat ini, proses pelaksanaannya secara keseluruhan kurang lebih sudah mencapai sekitar 30 persen,” jelasnya.
Anggaran Pertanian Jateng Justru Naik, Prioritas Amankan Masa Tanam dan Panen
Di tengah ancaman kekeringan, Tavares memastikan anggaran sektor pertanian Jawa Tengah tidak ikut terdampak efisiensi anggaran. Ia menuturkan, anggaran justru mengalami peningkatan karena sektor pangan menjadi salah satu prioritas.
“Justru anggarannya malah meningkat, tidak terdampak efisiensi karena sektor pangan itu sangat urgen. Jawa Tengah ini kan lumbung pangan nomor dua di Indonesia,” kata Tavares.
Ia mengatakan jika terdapat penyesuaian anggaran, pihaknya akan mengurangi pos yang ternilai tidak berpengaruh langsung terhadap masa tanam dan panen. Salah satunya pengadaan alat mesin pertanian (Alsintan) untuk kebutuhan pascapanen.
“Petani bisa mengoptimalkan sistem peminjaman dari Brigade Alsintan kita, jadi yang penting prioritas tanam dan panennya aman dulu,” ujarnya.
Adapun pengamanan masa tanam dan panen menjadi penting agar ancaman kekeringan tidak semakin menekan produksi pangan Jawa Tengah.
BACA JUGA: 31 Ribu Keluarga di Jateng Terima Bantuan Air Bersih, BPBD Ungkap Tiga Daerah Kekeringan Terparah
Selain mengantisipasi kekeringan, pemerintah juga menyiapkan strategi untuk meningkatkan produktivitas pertanian. Tavares mengatakan Kementerian Pertanian memiliki program PMAAS (Modern Agriculture Advance System) yang tengah terdorong untuk diterapkan.
Metode tersebut memiliki konsep yang mirip dengan sistem Jajar Legowo, tetapi menggunakan benih secara langsung tanpa melalui proses persemaian.
Menurutnya, metode tersebut dapat memangkas waktu tanam hingga sekitar dua minggu. Tavares berharap metode tersebut dapat penerapannya lebih luas sehingga produktivitas padi Jawa Tengah dapat meningkat.
“Metode ini bisa menghemat waktu hingga dua minggu dan hasilnya bisa mencapai 10 ton per hektare. Kalau ini bisa di implementasikan secara luas, pasti produktivitas panen kita akan jauh lebih tinggi,” pungkasnya. (*)
Editor: Farah Nazila
