Jateng

Kementerian Sebut Sekitar 9 Ribu Warga Jateng Daftar SMK Go Global, Tertinggi Nasional

×

Kementerian Sebut Sekitar 9 Ribu Warga Jateng Daftar SMK Go Global, Tertinggi Nasional

Sebarkan artikel ini
Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi bersama Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI), Mukhtarudin, di Kantor Gubernur Jawa Tengah, Kamis, 12 November 2026. (Foto: Dok. Pemprov Jateng)
Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi bersama Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI), Mukhtarudin, di Kantor Gubernur Jawa Tengah, Kamis, 12 November 2026. (Foto: Dok. Pemprov Jateng)

SEMARANG, beritajateng.tv – Sekitar 9 ribu warga Jawa Tengah telah mendaftar SMK Go Global. Jumlah itu menempatkan Jawa Tengah sebagai salah satu provinsi dengan serapan SMK Go Global dan Kredit Usaha Rakyat (KUR) penempatan pekerja migran Indonesia (PMI) terbesar nasional.

Hal itu Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI), Mukhtarudin, katakan di sela kegiatan penandatanganan nota kesepakatan bersama dan rencana kerja dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terkait perlindungan dan peningkatan kapasitas pekerja migran Indonesia di Kantor Gubernur Jawa Tengah, Kamis, 12 November 2026.

“Jumlah pendaftar SMK Go Global di Jawa Tengah sudah hampir mencapai 9 ribu orang. Melebihi target per daerah pada 2026. Tertinggi seluruh Indonesia,” katanya.

Mukhtarudin mengatakan, SMK Go Global untuk meningkatkan keahlian dan kapasitas, serta sertifikasi pekerja migran Indonesia sesuai kebutuhan berbagai sektor lowongan pekerjaan global.

Pada 2026 setiap daerah kena target menerima 8 ribu orang. Di mana pesertanya bisa dari umum, sarjana, dan SMA. Adapun pada tahun 2027 mendatang target serapan itu akan meningkat, baik secara nasional maupun untuk Jawa Tengah.

BACA JUGA: Desak UMK Naik 10 Persen, Aliansi Buruh: Butuh Minimal Rp4,1 Juta untuk Hidup Layak di Kota Semarang

Dia bilang, Jawa Tengah secara nasional juga menjadi salah satu daerah dengan kontribusi pekerja migran Indonesia terbesar.

Kesepakatan bersama antara KP2MI dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Pemprov Jateng) merupakan bentuk sinergisitas. Tujuannya untuk memberikan pelayanan dan perlindungan maksimal kepada pekerja migran Indonesia. Termasuk peningkatan kompetensi, kualitas, dan sertifikasi pekerja migran Indonesia asal Jawa Tengah.

“Untuk peningkatan kapasitas dan semua ini gratis bagi masyarakat, karena pembiayaannya oleh APBN, bekerja sama dengan stakeholder terkait yang ada di Jawa Tengah,” katanya.

BACA JUGA: Butuh Rp3,5 Juta untuk Hidup Layak di Jawa Tengah, Buruh Tuntut UMP dan UMK 2027 Ikuti KHL 100 Persen

Sementara itu, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi mengatakan, jumlah pekerja migran Indonesia asal Jawa Tengah per Oktober 2026 tercatat sebanyak 64.449 orang.

Daerah asal pekerja migran dari Jawa Tengah didominasi oleh Cilacap, Brebes, Kendal, dan Banyumas. Negara tujuan penempatan terbesar meliputi Taiwan, Hongkong, dan Malaysia.

“Ini peluang yang bagus sekali. Kami punya sekolah vokasi, lalu ada Politeknik, dan Balai Latihan Kerja (BLK) yang semuanya siap pakai agar mewadahi kesiapan pekerja migran kita,” ucapnya.

BACA JUGA: Biaya Hidup Buruh Berkeluarga di Jawa Tengah Capai Rp16 Juta per Bulan, Aliansi Dorong Perubahan KHL

Kerja sama dengan KP2MI tersebut dia harapkan dapat memberikan jaminan keamanan kepada para pekerja migran Indonesia asal Jawa Tengah. Baik dari kesiapan, pemberangkatan, sampai pada penempatan dan pengawasan selama berada di negeri orang.

“MoU ini kami sosialisasikan betul-betul terkait pekerjaan, potensi kerja, kemampuan kerja, dan perlindungan selama bekerja,” katanya. (adv)

Simak berbagai berita dan artikel pilihan beritajateng.tv dengan bergabung ke saluran kami.

Gabung Channel WhatsApp