“Beras itu punya dampak langsung ke kemiskinan, jadi harus ada pengendaliannya. Alhamdulillah sekarang sudah mulai bergeser. Kontributor inflasi terbesar malah emas. Ini menunjukkan pengendalian pangan kita cukup baik,” ungkapnya.
BPS juga mendorong pemanfaatan maksimal Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Menurutnya, dengan padanan NIK, data ini bisa memperkuat ketepatan sasaran program bantuan.
“Belum sempurna, iya. Tapi ini langkah penting untuk penanganan kemiskinan yang lebih presisi. Kalau bisa dipadankan dengan data daerah, lebih tajam lagi. Bisa dipakai untuk program rumah, sekolah rakyat, dan lain-lain,” ucap Endang.
Soal investasi, Endang menyebut Jateng masih punya daya saing besar. Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Batang dan sentra industri Kendal disebut sebagai magnet baru.
“Kami sudah MoU dengan Pak Gubernur untuk mendukung pendataan kawasan industri. Karena potensi ekonomi Jateng besar, baik dari ekspor nonmigas, industri, sampai pertanian,” jelasnya.
BACA JUGA: Ombudsman Jateng Awasi Data Kemiskinan dan KK dalam SPMB 2025, Soroti Verifikasi Piagam Prestasi
Secara keseluruhan, Endang menyebut ada tiga pengungkit ekonomi Jateng saat ini, yakni industri, pertanian, dan investasi.
“Ketiganya jadi motor utama pertumbuhan. Tapi tetap, sinergi antarlembaga dan kesadaran masyarakat juga kuncinya. Karena keberhasilan menurunkan kemiskinan bukan kerja satu pihak. Semua harus nyatu,” tandas Endang. (*)
Editor: Farah Nazila
