“Nah, sekarang ini kita perlu lahan untuk Kopdes Merah Putih, kita perlu lahan untuk Sekolah Rakyat, kita perlu lahan untuk MBG dan lain-lain. Presiden perintahkan cek aset BUMN, cek aset pemerintahan semuanya,” jelas Bima.
Ia menekankan, optimalisasi aset menjadi kunci penting dalam menjalankan program tanpa membebani anggaran.
“Ini yang terjadi di banyak daerah. Aset-aset itu didata, diinventarisir, kemudian diolah menjadi sentra-sentra pertumbuhan ekonomi. Nah, ini optimalisasi aset,” ujarnya.
Keempat, memperkuat sinergi dan inovasi pembiayaan, termasuk melalui peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan lembaga keuangan daerah.
“Yang terakhir adalah sinergi dan inovasi pembiayaan. Di pusat ini Danantara, di daerah ini PR-nya banyak, BUMD-nya, BPR-nya dan juga hal-hal lain,” imbuhnya.
Contoh Sukses Suatu Daerah di Sumatera Kelola Program Nasional jadi Peluang Ekonomi
Bima juga mencontohkan keberhasilan salah satu daerah di Sumatera dalam mengelola program nasional sebagai peluang ekonomi.
Ia menyebut daerah tersebut mampu mengoptimalkan dukungan dari pemerintah pusat hingga setara dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) mereka.
“Ada satu kota di Sumatera, APBD-nya itu Rp2 triliun. Tapi ketika dia hitung-hitung bantuan pusat yang dia berhasil giring masuk ke kota itu, jumlahnya sama, Rp2 triliun juga,” ungkapnya.
Menurut Bima, keberhasilan tersebut tidak lepas dari upaya aktif kepala daerah terkait dalam mengawal program nasional.
Ia menambahkan, program seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) bahkan mampu memberikan dampak langsung bagi masyarakat jika dikelola dengan baik di daerah.
“Karena gigih mencari, melobi, dan mengawal, dan kemudian setiap program itu dia kawal. Dia pastikan rantai pasok untuk MBG, dia lobi vendor-vendor lokal, dia pastikan yang direkrut untuk dapur itu orang-orang yang memang layak dan membutuhkan pekerjaan,” katanya.
Bima menyebut, hasil dari pengelolaan tersebut berdampak nyata terhadap berbagai indikator pembangunan.
