SEMARANG, beritajateng.tv – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) RI, Bima Arya Sugiarto, meminta kepala daerah di Jawa Tengah tidak melihat program strategis nasional (PSN) sebagai beban, melainkan peluang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
Hal itu ia sampaikan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Kota Semarang, Selasa, 28 April 2026.
Bima mengakui, banyaknya program prioritas pemerintah pusat kerap memunculkan pertanyaan di daerah, terutama terkait sumber pendanaan.
BACA JUGA: Bima Arya Ingatkan Bupati di Jateng soal Anggaran, Singgung Mobil Dinas Mewah-Kursi Pijat Mahal
“Kita yakini di Kemendagri, program strategis nasional itu bisa mengungkit kemajuan ekonomi daerah. Tapi muncul pertanyaan, ini yang ingin saya sampaikan, ‘Uangnya dari mana?’ Banyak program,” ucap Bima.
Bima menegaskan kepala daerah perlu memahami bahwa pembiayaan program tidak hanya bergantung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
“Uangnya tidak hanya dari APBN yang existing, enggak bisa. Makanya Presiden sering mengingatkan bahwa kita cari sumber-sumber lain,” tegasnya.
Bima Beberkan Empat Strategi Pembiayaan, Dari Efisiensi hingga Pemanfaatan Aset
Bima menjelaskan, terdapat empat strategi utama yang dapat dilakukan daerah untuk mendukung pelaksanaan program nasional tersebut. Pertama, tuturnya, menjaga fiskal daerah tetap sehat dan terukur agar tidak menimbulkan defisit.
“Kita sampaikan hasil rapat kabinet, yang pertama adalah fiskal yang prudent, terukur, mencegah defisit,” katanya.
Kedua, Bima meminta kepala daerah melakukan efisiensi belanja, termasuk menghindari pengeluaran yang tidak rasional.
“Kedua adalah efisiensi belanja. Yang saya sebutkan tadi, belanja-belanja yang tidak rasional,” lanjutnya.
Ketiga, Bima meminta aset yang dimiliki pemerintah, baik pusat dan daerah, dimanfaatkan dengan optimal untuk mendukung program Prabowo, mulai dari mendorong terbangunnya Koperasi Desa/Kelurahan (KDKMP) Merah Putih hingga Sekolah Rakyat.
BACA JUGA: Marak Kepala Daerah Terjerat KPK, Bima Arya: 500 Orang yang Berkasus Korupsi Sejak Pilkada Langsung
