Kepala Desa Banyubiru Beberkan Tips Terapkan Digitalisasi Tanpa Rogoh APBDes

Para narasumber Focus Group Discussion (FGD) "Digitalisasi Desa di Kabupaten Semarang" yang digelar di Mr Boy Cafe and Resto, Banyubiru, Kabupaten Semarang. (ardhi/beritajateng.tv)

SEMARANG, 22/11 (beritajateng.tv) – Desa-desa di Kabupaten Semarang didorong menerapkan digitalisasi secara optimal. Baik dalam memberikan informasi, pelayanan publik, maupun meningkatkan perekonomian. Saat ini baru sekitar 20-30 persen desa di Kabupaten Semarang yang menerapkan digitalisasi secara optimal. Namun ke depan ditargetkan seluruh desa mampu menerapkannya.

Hal tersebut dikatakan Sekretaris Diskominfo Kabupaten Semarang Vega Lazuardi dalam Focus Group Discussion (FGD) “Digitalisasi Desa di Kabupaten Semarang” yang digelar di Mr Boy Cafe and Resto, Banyubiru, Kabupaten Semarang, Jumat (18/11/2022). Kegiatan tersebut digelar Ketua DPRD Jateng Bambang Kusriyanto.

Vega mengatakan, saat ini seluruh desa di Kabupaten Semarang sudah menerapkan digitalisasi mulai dari yang sederhana hingga secara optimal. Sebagian besar memanfaatkan internet untuk menyebarkan informasi tentang desa. “Website desa sudah memberikan informasi terkait jumlah penduduk, struktur organisasi desa, hingga dokumentasi desa,” katanya dalam FGD yang dipandu moderator Ricky Fitriyanto tersebut.

Dia menambahkan, sebagian desa lainnya menerapkan digitalisasi untuk meningkatkan layanan publik hingga menumbuhkan perekonomian masyarakat. Hanya saja jumlahnya baru sedikit.

“Hanya sekitar 20-30 persen. Ke depan kami dorong seluruh desa menerapkan digitalisasi secara optimal karena visi misi Pak Bupati Semarang adalah menciptakan Kabupaten Semarang yang berdikari, yang ditekankan berkepribadian dan mandiri, serta tidak tergantung orang lain. Memang tidak bisa langsung semua menerapkan digitalisasi secara optimal,” paparnya.

Vega Lazuardi, menjelaskan secara singkat bahwa digitalisasi bisa dikatakan pemindahan analog ke digital. Untuk itu, masyarakat juga harus upgrade agar bisa mengikuti perkembangan zaman secara baik dan bijak. Menurut dia, digitalisasi hanyalah alat yang bisa digunakan untuk meningkatkan kualitas SDM melalui pembelajaran online dan bisnis online.

“Contohnya jual beli online lebih praktis karena kita tidak harus memiliki toko karena tokonya bisa lewat aplikasi jual beli yang ada. Selain dampak positif, ada pula dampak negatifnya. Dalam hal ini, masyarakat harus bijak menggunakan layanan digital dan harus lebih teliti,” jelasnya.

Dikatakan Vega, Pemkab Semarang terus memperluas jumlah desa yang tersambung internet secara fisik. Setiap tahun Diskominfo Kabupaten Semarang memberikan sambungan internet di 20 desa di 19 kecamatan. Sumber daya manusia (SDM) di desa sendiri perlu berubah agar bisa menerapkan digitalisasi.

“Saya yakin kepala desa di Kecamatan Banyubiru ini bagus-bagus dan punya inovasi. SDM tinggal diarahkan mana yang bisa diarahkan. Apalagi masyarakat masih paternalistik, manut dengan pimpinan,” tandasnya.

Kepala Desa Banyubiru Sri Anggoro Siswaji menjelaskan desanya menerapkan digitalisasi karena sistem digital memudahkan masyarakat dalam mengurus berbagai hal. Desa Banyubiru sendiri sudah lama menjadi percontohan desa digital dan belakangan mendapat predikat desa anti korupsi. Desa Banyubiru kerap menjadi jujugan studi banding dari desa-desa di Indonesia.

“Awalnya justru karena ‘kemalasan’. Masyarakat malah mengurus dokumen dengan bolak-balik datang ke kantor desa, jadi mengapa tidak menerapkan digitalisasi, semua jadi lebih mudah dan bisa diurus di rumah,” kata pria yang akrab disapa Iing tersebut.

Sedikit berbagi tips, dia mengungkapkan kunci sukses digitalisasi adalah masyarakat sedikit ‘dipaksa’. Sebab, selama ini masyarakat sudah banyak menggunakan aplikasi e-commerce untuk tujuan konsumtif.

“Ini yang perlu diubah agar masyarakat menerapkan digitalisasi untuk tujuan yang produktif,” imbuhnya.

Di Desa Banyubiru, digitalisasi diterapkan dengan menggandeng sejumlah universitas dan Corporate Social Responsibility (CSR). Sebab APBDes tak akan mampu mengcover biayanya.

“Untuk membuat aplikasi saja perlu biaya Rp 30 juta dan kami semuanya mendapat gratis karena menggandeng perusahaan yang mengucurkan CSR,” paparnya.

Dia menyambut baik layanan digital dapat diterapkan di desa. Karena, dengan digitalisasi dapat mempermudah akses pelayanan kepada masyarakat mengenai informasi yang dibutuhkan dan mempunyai banyak manfaat, salah satunya di sektor Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).

“Pelayanan yang sifatnya sistem aplikasi desa untuk masyarakat, pemanfaatan era digitalisasi itu agar kita lebih mudah mencari peluang pasar jual beli lewat online. Jika kita bisa memanfaatkannya, maka produk UMKM yang ada di masyarakat dapat dimasukkan ke toko online. Kita harus bisa mengikuti perkembangan zaman agar tidak tertinggal,” paparnya. (adv)

editor: ricky fitriyanto

Leave a Reply