Lebih lanjut, Uswatun mengungkap pembiayaan penyediaan aplikasi PPDB telah terdistribusi kepada satuan pendidikan melalui Biaya Operasional Pendidikan (BOP).
Sehingga, lanjut Uswatun, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jawa Tengah tak melakukan kontrak kerja secara keseluruhan.
“Kondisi demikian karena sekolah memiliki kewenangan dalam pengelolaan anggaran, sebagaimana prinsip pengelolaan melalui pendekatan Manajemen Berbasis Pendidikan,” ujarnya.
Lebih lanjut, Uswatun menuturkan anggaran termaksud telah terformulasikan ke dalam dokumen perencanaan sekolah (RKAS).
“Mendasarkan pada aspek penyediaan anggaran ini, maka Perjanjian Kerja Sama harus penanggung jawab anggaran lakukan pada Satuan Pendidikan (Kepala Sekolah) dengan penyedia jasa aplikasi,” tuturnya.
BACA JUGA: Silang Sengkarut PPDB 2024: Banyak Jalur Pendaftaran, Banyak Persoalan
Benarkan nilai yang SMA/SMKN bayarkan untuk jasa PPDB sebesar Rp4,4 juta
Tak hanya itu, Uswatun pun turut menanggapi besaran Rp4.400.000 yang terdapat dalam surat perjanjian kerja sama tersebut.
Menurut Uswatun, biaya yang SMA/SMKN bayar kepada penyedia jasa PPDB online itu memang benar senilai Rp4.400.000. Adapun biaya itu sudah termasuk kewajiban pajak sesuai ketentuan perundangan.
“Sebagai catatan, biaya sebesar Rp4.440.000,00 masih berada di bawah harga yang penyedia jasa aplikasi sampaikan, sebagaimana yang tayang dalam aplikasi e-katalog,” jelas Uswatun.
Baginya, nilai Rp4.400.000 yang terbebankan kepada setiap SMA/SMKN di Jawa Tengah itu telah mempertimbangkan berbagai aspek.
Tegaskan dugaan pungli kepada SMA/SMKN di Jawa Tengah tidak benar
Tak hanya itu, kata Uswatun, pemilihan penyedia jasa juga telah memperhitungkan aspek pengalaman yang mampu memberikan kepastian, bahwa layanan PPDB terselenggara secara baik.
Sehingga, pihaknya menegaskan berita yang beredar soal dugaan pungli dalam penyediaan aplikasi PPDB SMA/SMKN Jawa Tengah adalah tidak benar.
“Kami tegaskan bahwa dugaan tersebut adalah tidak benar. Karena, pembiayaan PPDB telah terencana sesuai ketentuan dalam dokumen RKAS yang Satuan Pendidikan kelola serta dapat dipertanggungjawabkan,” tandasnya.
