SEMARANG, beritajateng.tv – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah menanggapi adanya dugaan pungutan liar (pungli) oleh penyedia sistem aplikasi PPDB online 2024/2024 kepada SMA/SMKN se-Jawa Tengah.
Sebelumnya, salah satu Kepala SMA/SMKN di Jawa Tengah yang enggan disebutkan namanya menyebut PT Metra-Net sebagai perusahaan penyedia aplikasi itu.
Dalam lampiran surat perjanjian bernomor 4612/HK-200/D/DR/V/2024, tertulis PT Metra-Net sebagai pihak kedua, yang mana perusahaan itu menyediakan Jasa Sewa Aplikasi PPDB.
Sementara pihak kesatu adalah salah satu SMA/SMKN di Jawa Tengah. Tertulis dalam surat itu, pihak kesatu dan pihak kedua bersepakat menyetujui beberapa butir poin terlampir.
Adapun salah satu poinnya ialah menyetujui total harga nilai perjanjian, termasuk biaya lain yang sah, sebesar Rp4.440.000.
Lebih lanjut, dalam surat perjanjian itu, tertulis bahwa pihak kesatu alias SMA/SMKN di Jawa Tengah itu memiliki hak dan kewajiban untuk memeroleh layanan sistem aplikasi PPDB online.
Lainnya, tertulis poin pihak kesatu wajib membayar pekerja sesuai dengan harga yang tercantum dalam perjanjian yang telah ditetapkan kepada pihak kedua.
Sementara, pihak kedua dalam perjanjian itu mempunyai hak dan kewajiban untuk menyediakan sistem aplikasi PPDB online dan menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan ketetapan harga.
BACA JUGA: Piagam Tak Absah, Hanya 7 dari 69 Siswa SMPN 1 Semarang yang Lolos PPDB
Tanggapan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jawa Tengah soal dugaan pungli aplikasi PPDB daring
Menanggapi aduan dugaan pungli perusahaan aplikasi kepada SMA/SMKN di Jawa Tengah, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jawa Tengah, Uswatun Hasanah, angkat bicara.
Dalam sebuah rilis yang beritajateng.tv terima pada Kamis, 25 Juli 2024 malam, Uswatun menegaskan tak ada pungutan liar untuk pembiayaan PPDB online SMA/SMKN di Provinsi Jawa Tengah.
“Pada intinya, dapat ditegaskan bahwa tidak ada pungutan liar untuk pembiayaan PPDB SMA/SMK di Jateng. Seluruh biaya APBD Provinsi Jateng tanggung dengan skema pembiayaan melekat pada BOP pendidikan,” tulis Uswatun dalam rilisnya.
