Terlebih, kata Sumarno, Pemprov Jawa Tengah sudah memiliki program bertajuk “Kantin Sehat” sebelum adanya program MBG. Apalagi, Sumarno mengaku Kantin Sehat itu sudah menggandeng BPOM dalam penerapannya.
“Kami dari Pemprov Jateng dari awal itu usulannya MBG ini agar melibatkan kantin sekolah, karena kami kan sudah ada program Kantin Sehat. Sebetulnya di beberapa sekolah juga sudah [berjalan] dan kami bekerja sama dengan BPOM,” akunya.
Menurut Sumarno, selain soal kebersihan dan penyimpanan bahan pangan, persoalan jumlah makanan juga tak bisa diabaikan dalam program MBG.
BACA JUGA: Wakil Kepala BGN Menangis Marak Keracunan MBG, Hersubeno: Kepalanya Malah Remehkan Kasus
Ia menilai, SPPG kerap dipaksa memasak untuk ribuan siswa dalam waktu terbatas, sehingga standar penyajian rawan terabaikan.
“Volume kalau di sekolah itu paling maksimal 500 anak. Kalau ada kantin sekolah, tentu saja keterlibatan pengawasan dari kepala sekolah, guru, dan sebagainya kan lebih dekat. Itu sih yang kami inginkan, tapi kan kebijakan dari pusat mekanismenya harus SPPG,” terang Sumarno.
Ia mencontohkan standar penyajian di rumah sakit milik Pemprov Jawa Tengah yang mewajibkan makanan habis dimakan maksimal empat jam setelah dimasak. Menurutnya, ketentuan itu seharusnya juga bisa menjadi acuan bagi penyedia MBG.
“SPPG ini kan harus bisa menyediakan 3.000 sampai 3.500 porsi. Ini juga bicara masalah waktu memasak, waktu menyajikan. Kalau tidak sesuai, risikonya tinggi. Maka perlu ditambah sumber daya manusianya, supaya waktu memasak dan menyajikan itu sesuai dengan standar,” lanjutnya.
Saat disinggung soal usulan kantin sekolah yang sempat Pemprov Jawa Tengah gadang-gadang, Sumarno mengaku hal itu belum mendapat lampu hijau dari pemerintah pusat.
“Karena konsepnya kan SPPG, jadi sementara ini belum ada [persetujuan],” pungkasnya. (*)
Editor: Mu’ammar R. Qadafi
