SEMARANG, beritajateng.tv – Kesbangpol Provinsi Jawa Tengah membeberkan kronologi bentrok antara dua organisasi masyarakat (ormas) Pemuda Pancasila (PP) Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (GRIB) di perempatan Karangjati, Blora, pada Selasa, 14 Januari 2025.
Kepala Kesbangpol Jawa Tengah, Haeruddin, menyebut, bentrokan itu dipicu oleh kesalah pahaman antardua ormas tersebut. Hal itu Haeruddin ungkap saat beritajateng.tv hubungi, Rabu, 15 Januari 2025.
“Jadi memang ada kesalahpahaman antara Ormas Pemuda Pancasila dengan ormas Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (GRIB) Jaya Blora,” ungkap Haeruddin.
Ia menuturkan, kejadian itu bermula pada Senin, 13 Januari 2025. Saat itu, kata Haeruddin, PP Blora memberi tekanan kepada GRIB Blora.
“Kemudian, GRIB melakukan apel bersama di Blora tanggal 14 Januari, hadir sekitar 500 orang. Lha di situlah terjadi gesekan,” sambung Haeruddin.
BACA JUGA: Pasca Bentrok Pemuda Pancasila dan GRIB, Bupati Blora Gelar Konferensi Pers dan Damaikan Ormas
Setelah itu, Haeruddin menuturkan GRIB yang tak terima lantas mendatangi sekretariat PP Blora.
“Lalu kemudian yang dari GRIB Blora itu mendatangi sekretariatnya Pemuda Pancasila. Jadi sama-sama melakukan tindakan. Ada serangan, ada serangan balasan, terjadi kesalahpahaman,” tuturnya.
Kendati begitu, Haeruddin memastikan kedua ormas itu sudah sepakat untuk damai.
“Tapi perkembangannya sampai dengan tadi malam, Alhamdulillah setelah sempat terjadi gesekan, itu sudah bisa ditangani oleh kepolisian, dibantu oleh TNI dan Satpol PP. Sampai dengan tadi malam sudah kondusif,” ungkap Haeruddin.
Tegaskan Pemuda Pancasila dan GRIB provinsi tak ada masalah
Lebih lanjut, Haeruddin menyebut kedua ormas sudah berdamai dan melakukan pernyataan tertulis.
“Tadi pagi itu sudah dilakukan penanda tanganan kesepakatan bersama antara ormas PP dengan GRIB. Itu disaksikan oleh Forkopimda Kabupaten Blora di Pendopo Kabupaten,” jelasnya.
Agar masalah serupa tak terulang, Haeruddin meminta Kesbangpol Blora untuk melakukan pembinaan. Tak hanya itu, pihaknya juga mewanti-wanti kepada Kepala Kesbangpol di kabupaten/kota lainnya.
