Ketua DPRD Jawa Tengah dorong pemerintah mengerem alih fungsi lahan
Sumanto juga meminta pemerintah berkomitmen menahan laju alih fungsi lahan yang marak. Hal tersebut guna menjaga luas lahan pertanian. Sebab Jawa Tengah selama ini merupakan provinsi penghasil padi nomor 2 di Indonesia setelah Jawa Timur.
“Kami berharap pemerintah bisa mempertahankan posisi Jawa Tengah sebagai salah satu lumbung padi atau penghasil gabah nasional,” paparnya.
Kepala Dinas Petanian dan Perkebunan Jawa Tengah Supriyanto membenarkan provinsi ini sebagai salah satu penyangga produksi beras. Produksi gabah Jawa Tengah dalam lima tahun terakhir rata-rata 5,3 juta ton per tahun. Jumlah tersebut sekitar 17,86 persen dari total kebutuhan gabah nasional.
Namun ia juga menyebut produksi gabah Jawa Tengah tren nya menurun dalam 5 tahun terakhir. Pada tahun 2019, lanjutnya, produksi gabah Jawa Tengah mencapai 5,5 juta ton. Sementara pada tahun 2023 lalu menurun menjadi hanya 5,2 juta ton.
BACA JUGA: Antisipasi Dampak El Nino, Kementerian Pertanian Perluas Areal Tanam di Daerah Jateng
“Penurunan ini terjadi karena beberapa sebab. Yaitu alih fungsi lahan, rasa ketertarikan petani untuk berbudidaya menurun, dan harga gabah seringkali jatuh sehingga mendorong petani tak berproduksi,” ungkapnya.
Sementara itu, Ketua Gapoktan Sido Makmur, Kelurahan Jungke, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Karanganyar Harmanto mengatakan, program Mina Padi menciptakan efisiensi biaya. Khususnya saat pupuk langka.
“Dengan Mina Padi, kami hampir tak menggunakan pupuk urea, hampir semuanya organik. Kotoran ikan menjadi pupuk untuk padi. Bisa panen padi sekaligus panen ikan,” katanya.
Meski begitu, ada beberapa hal yang harus menjadi perhatian saat menerapkan Mina Padi. Yaitu perlu kewaspadaan dengan adanya hewan pemangsa ikan seperti lingsang. Ikan yang ada juga rawan pencurian sehingga Gapoktan perlu mengeluarkan biaya ekstra untuk pengamanan. (*)
Editor: Ricky Fitriyanto
