SEMARANG, beritajateng.tv – Imbas Inpres efisiensi anggaran yang digalakkan Presiden Prabowo Subianto, akademisi perguruan tinggi merasa masalah bertubi-tubi datang ke dunia pendidikan.
Terlebih, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek) menjadi salah satu kementerian yang terkena pemangkasan anggaran.
Diketahui, Kemendiktisaintek terkena pemangkasan anggaran sebesar Rp22,5 triliun dari total pagu anggaran 2025 Rp57,6 triliun.
Dosen Ilmu Komunikasi Fisip Universitas Diponegoro (Undip), Nuriyatul Lailiyah, pun mempertanyakan arah prioritas Pemerintah RI di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto.
Ia turut mengkritisi pendidikan dan kesehatan yang justru masuk sebagai program pendukung, bukan prioritas.
BACA JUGA: Pengamat Sebut #KaburAjaDulu Cerminan Frustrasi Atas Kebijakan Prabowo: Di Sini Penuh Ketidakpastian
“Investasi terbaik bagi saya itu pendidikan, kalau kita memang mau generasi emas beneran. Makan bergizi itu penting, tapi kan sempat anak Papua menolak MBG viral di medsos. Mereka lebih pilih pendidikan gratis, kenapa? Karena pendidikan itu bisa jadi alat untuk mobilitas vertikal, dari yang tadinya tidak punya akses jadi punya akses,” ungkap Nuri.
Di tengah efisiensi yang ia anggap sebagai pemangkasan anggaran tak rasional ini, Nuri berharap pemerintah bisa kembali menaruh perhatian lebih di bidang pendidikan.
Salah satunya adalah gaji yang layak untuk tenaga pengajar, mulai dari guru hingga dosen. Sebab, kata dia, kualitas pendidikan tidak akan tercipta tanpa adanya upah yang layak.
Pihaknya pun turut mengkritik kebijakan pemerintah yang ingin membangun sekolah unggulan di daerah.
“Kalau makan, kan sekali makan habis, lalu kemudian apa? Pemerintah harus menaruh perhatian pada bidang pendidikan. Di tengah pangkasan anggaran, kan pemerintah mau bikin sekolah unggulan ini-itu, menurut saya kenapa tidak perbaiki kualitas sekolah yang sudah ada?” tegasnya.
Khawatir dipangkas, Nuri beberkan sulitnya mahasiswa Indonesia kuliah di luar negeri tanpa dukungan beasiswa, kerja part time tak akan menutup biaya
Merespons isu soal beasiswa yang turut dipangkas, Nuri mengungkap kekhawatirannya terhadap mahasiswa Indonesia, khususnya yang sedang belajar di luar negeri.
Nuri yang pernah menempuh pendidikan di Jerman itu merasa kehidupan mahasiswa diaspora akan jauh lebih berat tanpa adanya beasiswa.
“Saya merasakan bagaimana hidup itu benar-benar bergantung dari beasiswa. Kalaupun kita terpaksa menghidupi diri kita sendiri lewat kerja tambahan, itu pun tidak cukup, karena untuk stay di sana harus ada uang jaminan, uang asuransi yang harus muncul ketika kita mengurus izin tinggal,” beber Nuri.
Terlebih, kata dia, banyak perkuliahan yang mengharuskan mahasiswa pascasarjana berada di kampus.
BACA JUGA: Wakil Ketua MPR RI soal Tagar #KaburAjaDulu: Enak Tinggal di Rumah Sendiri Ketimbang Tanah Air Orang
“Kalau perkuliahan secara online [di luar negeri] itu juga tidak mungkin karena memang banyak perkuliahan yang memang harus ada di sana, misal kegiatan laboratorium dan lainnya. Saya mau tanya, pemerintah sekarang penginnya mau ngapain? Kita mau dibawa ke mana sebagai bangsa ini?” sambung Nuri.
Kendati begitu, Nuri tetap menunjukkan dukungannya terhadap visi misi Indonesia Emas 2045 yang Prabowo gagas. Namun, ia meminta Mantan Menteri Pertahanan RI itu untuk menyaring kebijakan yang benar-benar efektif dan mana yang tidak, utamanya di bidang pendidikan.
“Kebijakan harus pastikan oke dulu. Walau tidak memuaskan semua pihak, minimal kelompok bawah tidak dirugikan. Banyak ahli ekonomi, keuangan, yang memberikan kajian soal bagaimana cari lebih banyak uang dan pendapatan untuk negara kita, daripada memilih untuk mengurangi ini-itu yang sifatnya esensial,” pungkas Nuri. (*)
Editor: Mu’ammar R. Qadafi
