SEMARANG, beritajateng.tv – Rencana pembangunan 8 ribu lebih Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih di Jawa Tengah mendapat sorotan.
Sebelumnya, Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, mengungkap 1.750 dari 8.523 Kopdes Merah Putih di wilayahnya telah berjalan. Sementara 6.773 lainnya masih dalam tahap persiapan.
Menanggapi itu, Anggota Komisi A DPRD Provinsi Jawa Tengah asal Partai Keadilan Sjeahtera (PKS), Tugiman Sesmita, angkat bicara. Menurutnya, ia tak ingin kehadiran Kopdes Merah Putih di desa/kelurahan tumpang tindih dengan Badan Usaha Milk Desa (BUMDes) yang sudah eksis.
Tugiman menilai, keberadaan BUMDes selama ini sudah terbukti efektif, efisien, dan membantu masyarakat. Ia khawatir pendirian Kopdes Merah Putih di desa yang sudah memiliki BUMDes justru menimbulkan masalah baru.
“Yang BUMDes-nya sudah berjalan bagus, ya. Nah, karena ini sudah berjalan bagus, sudah efektif, sudah efisien, sudah membantu masyarakat, terus tahu-tahu harus ada koperasi kan tumpang tindih itu karena sasarannya hampir sama,” ujar Tugiman via WhatsApp, Minggu, 21 September 2025.
BACA JUGA: Kopdes Merah Putih di Klaten Jateng Raup Omzet Rp100 Juta Lebih Sebulan Pertama, Ini Rahasianya
Kendati begitu, kata Tugiman, pendirian Kopdes Merah Putih tidak harus berhenti. Hanya saya, ia menegaskan pendirian Kopdes Merah Putih harus selektif, utamanya di desa-desa yang BUMDes-nya belum efektif.
“Kalau saya sih berpendapat koperasi itu tetap jalankan enggak apa-apa, tapi selektif terhadap desa yang BUMDes-nya belum berjalan efektif. Karena sayang ya, BUMDes itu kan sudah berdiri lama, eman-eman gitu. Untuk mengubah manajemen, pengurus, dan sebagainya kan butuh effort tersendiri,” sambungnya.
Tugiman juga menyampaikan aspirasi masyarakat di dapilnya. Senada, warga di dapilnya berharap agar desa yang BUMDes-nya sudah berfungsi dengan baik dapat melanjutkan pengelolaan yang ada, sementara penerapan Kopdes Merah Putih di desa yang BUMDes-nya belum berjalan.
“Kepenginnya mereka, desa yang BUMDes-nya sudah berjalan lebih baik teruskan. Lalu desa yang memang BUMDes-nya belum berjalan dengan baik, enggak apa-apa ada koperasi, atau pahit-pahitnya itu harus salah satu, karena enggak mungkin di desa itu akan bersaing dua lembaga yang pemerintah kelola semuanya, malah nanti gak efektif,” jelasnya.
Koperasi harusnya tumbuh secara natural, bukan paksaan
Lebih lanjut, Tugiman menegaskan sebuah koperasi idealnya tumbuh secara natural dari masyarakat, bukan karena paksaan. Ia menyoroti kebijakan pemerintah pusat yang mendorong percepatan pembentukan koperasi bisa berisiko jika tidak disertai pendampingan dan peningkatan kapasitas pengurus.
