SEMARANG, beritajateng.tv – Komisi E DPRD Provinsi Jawa Tengah (Jateng) menerima audiensi perwakilan Guru Prioritas (P1) Swasta se-Jawa Tengah yang tak kunjung mendapat penempatan hingga Februari 2025.
Audiensi di Kantor DPRD Jateng itu dihadiri oleh Ketua Komisi E Messy Widiastuti serta Anggota Komisi E Bagus Suryokusumo, Krisseptiana, Abdul Hamid, dan Ida Nurul Farida.
Diketahui, perwakilan guru swasta P1 tersebut mengikuti tes PPPK tahun 2024. Ribuan guru swasta itu terancam tak mendapat penempatan, karena ada perubahan aturan oleh Kemenpan RB.
Dalam audiensi itu, perwakilan guru swasta P1 meminta Komisi E DPRD Provinsi Jawa Tengah membersamai mereka sekaligus memohon kepada Pemerintah Daerah untuk menjadikan mereka ASN P3K di tahun 2025.
BACA JUGA: Terima Audiensi, DPRD Blora Janji Koordinasikan Keluhan Warga Terdampak Bendungan Cabean
Tak hanya itu, mereka juga meminta agar Komisi E mampu menjembatani permasalahan utama mereka, yakni menuntaskan seluruh guru swasta P1 yang ada di Jawa Tengah. Oleh sebab itu, salah satu permohonan yang tercakup tak lain adalah meminta pertemuan antara perwakilan guru swasta P1 dengan pihak eksekutif.
Messy Widiastuti pun merespons keluhan guru swasta P1 yang tak kunjung berstatus ASN PPPK tersebut. Politisi PDI Perjuangan (PDIP) itu menyebut, masih ada seribu lebih guru swasta P1 yang belum di angkat.
“Hanya ada sebagian [guru swasta] yang di akses, yang di angkat menjadi guru tetap. Dan yang tidak tetap ini masih ada ada 1.411 guru yang belum di angkat. Mereka menuntut itu, karena sudah lulus testing, minta agar segera di angkat,” ungkap Messy usai menghadiri audiensi.
